Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, SE (tengah) saat melakukan kunjungan ke Batam/ foto: Humas Pemkab Brebes |
BREBES- Bupati Brebes
Hj Idza Priyanti SE melalukan lawatan ke Batam demi mendapatkan ilmu tentang
Metrologi Legal. Diharapkan, perjalanan Idza bisa mendapatkan ilmu untuk
diterapkan di Brebes berupa pembentukan Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD)
Metrologi Legal.
Dengan adanya UPTD tersebut bisa
menambah pelayanan alat ukur menjadi lebih berkualitas. “Brebes pengin miliki
UPTD Metrologi Legal seperti di Batam,” tutur Idza saat ditemui Humas usai
berkunjung ke Batam, kemarin.
Idza menceritakan, gedung UPTD Metrologi
Batam dibangun sejak 2013 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diresmikan pada 2
Oktober 2014 lalu. UPTD yang bernauang di bawah Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Batam ini lahir berdasarkan
peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2012, tentang Pembentukan Unit Pelaksanan
Teknis Metrologi Legal.
“Untuk mendirikan UPTD tersebut,
tentunya harus ada payung hukumnya sehingga kami belajar ke sana,” ucapnya.
Dipilihnya Kota Batam sebagai lokasi
studi banding, karena UPTD tersebut telah mendapatkan sertifikat International
Organization for Standardization (ISO) 9001:2008. Sertifikat tersebut, telah
menjamin sistem manajemen mutu di UPTD Metrologi Legal diakui secara
internasional.
Apalagi, lanjutnya, Kabupaten Brebes
sudah mendapatkan predikat sebagai Daerah Tertib Ukur. Maka harus mencari yang
terbaik dalam pembelajarannya, agar benar-benar mendapatkan gambaran yang pas
ketika diterapkan di Brebes. Sehingga masyarakat bisa terlayani sesuai dengan
normal standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang benar.
“Agama kita mengajarkan bahwa timbangan
itu harus benar, timbangan harus pas,” ucap Idza yang juga Pengurus Muslimat NU
Brebes.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kabupaten Brebes yang turut mendampingi kunjungan ke Batam
menjelaskan, selain ingin memiliki gedung UPTD Metrologi Legal, Bupati juga
mencermati penyusunan produk hukum daerah terkait retribusi tera.
“Dari keterbatasan anggaran daerah, kami
akan mengajukan DAK ke pemerintah pusat perihal permohonan sarana dan prasarana
metrologi legal,” ucap Tejo.
Mereka saling memberi plakat kenang-kenangan daerah masing-masing. Rombongan selanjutnya meninjau peralatan dan fasilitas pelayanan tera.(wasdiun)