SEMARANG- Setelah off
cukup lama, kini Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diaktifkan kembali oleh
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Hal ini ditandai dengan dikukuhkannya 25
pengurus KIM pada Rabu (26/7) di Ruang Lokakrida, Balaikota Semarang.
Ke
dua puluh lima pengurus tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat dan
pengurus 17 Kecamatan se-Kota Semarang yang berkompeten di bidangnya. Adapun
ketua KIM yang terpilih untuk menjalankan amanah selama periode 2017-2022
adalah H. Mustain.
Dalam
arahannya Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi keberadaan KIM yang
sangat diperlukan sebagai penyambung antara pemerintah dengan masyarakat Kota
Semarang.
“Perjuangan
yang sangat luar biasa, KIM yang dulu pernah eksis, Alhamdulillah pada tahun
2017 ini akan kita aktifkan kembali untuk bermitra. Saya apresiasi kawan-kawan
KIM” ujar Walikota yang akrab disapa Hendi.
Menurut
Walikota, informasi saat ini begitu mudah masuk, sehingga diperlukan komunitas
yang bisa memilah informasi-informasi yang akan disebarkan ke masyarakat,
khususnya warga Kota Semarang.
“Informasi
itu ibarat pisau bermata dua, dengan semakin cepat teknologi informasi
berkembang, maka masyarakat akan dengan mudah menginformasikan segala hal yang
terkait dengan lingkungan sekitar. Sementara di sisi negatifnya, pada saat
informasi tersebut tidak didasari fakta-fakta yang akurat, maka akan menjadi
informasi hoax” urai Walikota.
Walikota
berharap agar pengurus KIM bisa menjadi filter penyeimbang antara program
pemerintah dan juga kebutuhan masyarat di lapangan melalui aplikasi smart city
yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang seperti ‘Lapor Hendi’, P5M, dan Pusat
Informasi Publik.
“Pada
saat warga bertanya atau komplain tentang lingkungan, hendaknya KIM bias
meneruskan ke Pemerintah Kota Semarang, supaya kita bisa melakukan
perbaikan-perbaikan yang diinginkan warga,” lanjut Walikota.
Terakhir
Walikota Semarang berpesan, agar KIM tetap bisa menyerap keinginan masyarakat
terutama program-program yang harus ditindaklanjuti sebagai program prioritas,
atau sebaliknya bisa menjadi sebuah corong dari kebijakan pemerintah yang
mungkin belum diketahui oleh masyarakat saat ini.(Humas Pemkot Semarang/didik)