 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat Banyumas di Gradhika Bhakti Praja/foto: marni |
"Pokoknya pertama harus integritas dan kedua layanan publik. Kalau layanan publik bagus dan mampu mengimplementasikan dalam sistem dan metode pelayanan murah, mudah, dan cepat maka kita akan lebih baik," ujar gubernur usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Bupati Banyumas, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (13/7/2018).
Gubernur menjelaskan, penerapan layanan murah, mudah, dan cepat telah dibuktikan dengan Jateng meraih peringkat pertama dalam penghargaaan Investment Award 2018 yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Jawa Tengah menjadi yang terbaik tingkat nasional mengungguli Pemprov Jatim di peringkat kedua dan Pemprov DKI Jakarta di peringkat ketiga.
"Itu karena kita mampu menerjemahkan pelayanan mudah, murah, dan cepat, menjemput bola sekaligus mengubah sistem yang mahal dikurangi dan waktu yang lama harus dipotong," ujarnya.
Menurutnya, apabila semua instansi pemerintah pelayanannya baik, mudah, murah, cepat, semuanya dipermudah, transparan, dan akuntabel maka seluruh urusan yang terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan mudah.
"Sekarang saya titipkan, dalam keseharian 'Birokrasi Milenial' semua terjun mengikuti media sosial. Memang ada risiko membuka medsos, kita akan dihajar dan dikritik. Tapi sebenarnya itu sekaligus menguji sejauh mana kita melakukan respon," terangnya.
Terlebih seiring kemajuan teknologi seperti sekarang, tidak sedikit masyarakat menyampaikan beragam keluhan, kritik, maupun masukan tentang berbagai persoalan termasuk terkait pelayanan publik melalui media sosial.
Ia mencontohkan kejadian seorang bocah warga Grabag, Kabupaten Purworejo menderita kanker otot. Penderitaan siswa kelas 4 sekolah dasar itu diunggah di media sosial dan media massa, bahwa bocah dari keluarga miskin tersebut butuh uluran tangan dermawan untuk membantu biaya pengobatan.
"Ramai di medsos, setelah kita cek ternyata yang bersangkutan memiliki KIS dan mendapat bantuan PKH, hanya butuh biaya untuk bolak-balik kemoterapi," terangnya.
Usai mendapat informasi dari media sosial, Dinas Sosial langsung turun dan bergerak cepat. Termasuk memberikan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan donasi dari berbagai pihak untuk biaya operasional sehari-hari penderita selama menjalani terapi.
"Dari kejadian tersebut, spirit kegotongroyongan muncul. Contoh-contoh seperti ini yang akan kita terapkan kepada kepala daerah yang dilantik. Good Government Governance, pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai ini yang harus dipegang," pintanya.
Menurutnya Banyumas yang populer dengan ungkapan khas "ora ngapak ora kepenak", masyarakat yang apa adanya, dan terbuka. Selain itu wilayah selatan bagian barat Jateng tersebut merupakan kabupaten istimewa dengan sejarah daerahnya, diantaranya memiliki dua Kejaksaan Negeri dan potensi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dasyat.
"Tahun depan saya pastikan Purwokerto akan sangat ramai, karena Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga akan selesai dibangun. Ini adalah buah perjuangan puluhan tahun," ungkapnya.
Asisten Administrasi Setda Jateng Drs Budi Wibowo MSi resmi sebagai Penjabat Bupati Banyumas menggantikan Bupati Banyumas nonaktif Achmad Husein. Budi Wibowo akan memimpin Banyumas hingga pelantikan bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih, yakni Achmad Husein -Sadewo Tri Lastiono pada pertengahan September 2018.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan keputusan ketua TP PKK dan Dekranasda Jateng kepada TP PKK dan Dekranasda Banyumas, Nurdiana Budi Wibowo.
(marni/puji)
