 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima piala Juara 1 Paritrana Award yang diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/foto: arifa |
Paritrana Award diberikan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.
Paritrana Award diberikan untuk pertama kalinya dengan lima kategori pemenang yaitu, Pemerintah Provinsi Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik, Perusahaan Besar Terbaik, Perusahaan Menengah Terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Terbaik.
Untuk kategori pemerintah provinsi, peringkat pertama diperoleh Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Prestasi Jateng semakin istimewa karena untuk kategori kabupaten kota, peringkat pertama diraih Kota Surakarta. Disusul Kabupaten Jember, dan Kabupaten Serang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan tersebut adalah wujud dari keseriusan Jawa Tengah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
"Saya berterima kasih kepada teman-teman pengampu ketenagakerjaan. Baik dari BPJS, perusahaan, karyawan, maupun dinasnya yang selalu bekerja sama, berembuk bareng. Tripartitnya juga bagus. Saling mendorong ini yang akhirnya membuahkan suatu prestasi kita bisa mendapatkan penghargaan Paritrana ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa usaha kecil, menengah, dan besar bisa dicover BPJS Tenaga Kerja sehingga masa depan tenaga kerja lebih baik. Kita mesti menghormati mereka karena dari peluh merekalah sebenarnya rezeki kita dapatkan," ungkapnya.
Ganjar mendorong agar coverage kepesertaan sektor informal dan nonformal dapat ditingkatkan. "Coveragenya baru 27,9 juta seluruh Indonesia. Artinya, masih harus digerakkan terus-menerus. Khususnya yang sektor informal dan nonformal," ujarnya.
Dalam sambutannya, JK mengucapkan selamat kepada tiga provinsi pemenang. JK mengatakan sistem iuran BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi konsep gotong-royong untuk para tenaga kerja baik di pemerintah maupun perusahaan swasta.
"Saya mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Piala Paritrana atas partisipasinya dalam membina ketenegakerjaan di daerah, di masing-masing perusahan," kata Wapres.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, piala Paritrana merupakan wujud apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan pengusaha serta pelaku UMKM terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Istilah Paritrana sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan.
"Aspek penilaian meliputi coverage kepesertaan, aspek regulasi, inisiatif dan diseminasi informasi. Penilaian ini dilakukan selama enam bulan. Piala Paritrana ini yang pertama kali kita berikan. Insyaallah Piala Paritrana akan kita berikan setiap tahun sekali," ujarnya.
Agus Susanto membeberkan, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan selama ini telah tercatat ada 47,8 juta atau sekitar 54 persen dari jumlah tenaga kerja yang memenuhi syarat (eligible) dari seluruh tenaga kerja Indonesia yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan kepesertaan aktif per Juni 2018 sekitar 27,9 juta orang. "Kita semua harus merapatkan barisan untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional melalui efektivitas penerapan sistem jaminan sosial nasional yang nantinya akan terwujud pada tahun 2029 di mana seluruh perlindungan sosial diintegrasikan melalui BPJS Ketenagakerjaan," pesannya.
Pemprov Jateng sendiri terus mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga mencapai 100%, baik untuk kalangan pekerja formal maupun nonformal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang belum lama ini mengatakan saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94% untuk yang formal, artinya bekerja di perusahaan. Sedangkan yang nonformal memang masih di bawah itu.
Guna kepentingan perbaruan data jumlah pekerja yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jateng mendorong perusahaan untuk memberikan keterangan secara online melalui aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Pengisian data-data perusahaan, termasuk jumlah pekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan, secara daring sudah dimulai sejak April 2018.(arifa/puji)
