Selamat Datang!

Pilkada Langsung Sebagai Cermin Demokrasi Lokal?

 

Dr Imawan Sugiharto MH/foto: istimewa

Oleh: Dr Imawan Sugiharto MH


Tanggal 9 Desember 2020 di beberapa daerah kembali menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak. Termasuk di wilayah pantura barat seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang yang akan menyelenggarakan Pilkada Langsung untuk memilih Calon Walikota-Wakil Walikota dan Bupati-Wakil Bupati.


Banyak kalangan menganggap bahwa Pilkada langsung sebagai cermin demokrasi lokal dan sebagai cara “terbaik” untuk menghasilkan pemimpin tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Demokrasi artinya “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Pilkada langsung memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya di daerah sehingga dapat disebut sebagai impelementasi demokrasi di tingkat lokal.


Sebagai instrumen demokrasi, Pilkada langsung membuka ruang seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pemimpin mulai dari professor, kyai, pengusaha, profesional, artis, sampai tukang becak, dari yang punya uang berlimpah sampai yang tidak punya uang. Inilah tataran ideal demokrasi, semua punya kesempatan sama untuk berkompetisi. Sepanjang calon dapat meyakinkan publik untuk dipilih, dia akan terpilih. Meskipun dalam prakteknya, calon yang punya uang banyaklah yang lebih berpotensi terpilih. Bahkan banyak kritikan bahwa Pilkada langsung menimbulkan politik biaya tinggi. Namun demikian, hal ini tentu bukan sistemnya yang salah, tetapi lebih pada tataran teknis pelaksanannya.


Harus diakui pula bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam perjalanan politik bangsa Indonesia, terpelas dari segala kekurangan dan permasalahan yang seringkali muncul. Secara umum, masyasarakat tetap  mendukung pelaksanaan Pilkada langsung. Hal ini dibuktikan di akhir masa pemerintah Presiden SBY yang mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membatalkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengembalikan Pilkada oleh DPRD atau tak langsung. Protes terjadi di mana-mana, sehingga Presiden harus mengeluarkan Perpu. Artinya, Pilkada langsung telah menjadi konsensus nasional.


Pilkada langsung juga sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah seiring dengan  adanya otonomi daerah. Dilihat dari perspektif desentralisasi Pilkada langsung sebagai terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan kepemimpinan politik lokal. Sistem ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, dibandingkan Pilkada dilakuan oleh DPRD.


Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang pada umumnya memiliki dua bentuk yaitu devolusi dan dekonsentrasi. Berdasarkan ranah politik pemerimtahan maka desentralisasi yang berkaitan dengan otonomi penyelengaraan pemerintahan di daerah adalah devolusi. Sedangkan dekonsentrasi sebagai kepanjangan tangan  kebijakan pusat di daerah. Berdasarkan asas desentralisasi hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi daerah. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya lebih leluasa yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat di wilayah kerja daerahnya.


Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, Pilkada langsung dapat memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutif. Merujuk pada konsep trias politica, pemisahan kekuasaan atas tiga lembaga negara untuk konteks pemerintahan daerah terletak pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka yudikatif menginduk pada kelembagan pusat. Hal ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan pusat daerah dalam asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dibagi ke dalam hirarkhi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya.


Tidak kalah pentingnya adalah Pilkada langsung diharapkan dapat mendorong munculnya figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Hal ini sebagai konsekuensi logis karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada elite di DPRD sebagai representasi Partai Politik. (Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Share this post :

Berita Populer

Statistik

 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com