 |
| Musrenbang Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 secara virtual dilaksanakan di Gedung Dadali Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal/foto: istimewa |
SLAWI (ranahpesisir.com)- Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi Apresiasi kinaerja pembangunan di Kabupaten Tegal yang dinilai memiliki indikator manusia, perekonomian maupun tata kelola yang sangat bagus.
Hal tersebut ia sampaikan saat Musrenbang Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 secara virtual, di Gedung Dadali Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Rabu (16/12/2020) kemarin.
Selain itu, Taufik juga menyampaikan masukannya terkait rencana perubahan RPJMD yang akan dilakukan Kabupaten Tegal.
Menurutnya, sasaran program harus benar-benar difokuskan dan dievaluasi terkait kebijakannya. Selain itu, Nilai tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), keduanya harus dimasukan, apalagi Kabupaten Tegal merupakan daerah yang memiliki pemasukan sebesar 13 persen dari sektor pertaniannya.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan pembaharuan data yang awalnya dilakukan secara matriks, agar dirubah menjadi secara utuh.
“Program pembangunan harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat luas,” pesannya.
Selain itu, Bupati Tegal Umi Azizah dalam sambutannya menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin.
"Memang kalau secara akumulasi IPM kita meningkat dari tahun sebelumnya, dari 68,24 pada tahun 2019 menjadi 68.39 di tahun 2020 ini. Namun jika ditinjau dari variabel ekonomi pengeluaran perkapitanya kita memang menurun,” katanya.
Hal tersebut, menurut Umi, terjadi dikarenakan akibat pembatasan aktivitas sosial selama adanya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi dan melemahkan daya beli masyarakat. Selain itu, faktor lain yang mendorong terjadinya penurunan IPM tersebut adalah, berkurangnya penapatan akibat menurunnya omset bisnis, berhentinya usaha hingga kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja serta realokasi anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Sulit memang mengharapkan kesinambungan pemulihan ekonomi tanpa meningkatkan penanganan sisi kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu mereview, merevisi kebijakan rencana pembangunan jangka menengah sampai tahun 2024 nanti,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemkab Tegal berinisiatif untuk melakukan perubahan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah guna memulihkan perekonomian dan memantapkan kembali target pembangunan di masa pandemi dan pasca pandemi melalui perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.
“Kami sadar, bahwa dalam penyusunan belum sepenuhnya bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, termasuk menyelesaikan seluruh persoalan yang afa selama tiga tahun kedepan. Namun, kami akan terus berupaya keras, supaya dapat mewujudkan Kabupaten Tegal yang lebih sejahtera,” tutup Umi.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono, dalam paparannya, ia menanggapi terkait pencapaian IPM Kabupaten Tegal yang mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin tersebut.
Menurutnya, untuk menaikan IPM memang cukup sulit, oleh karena itu meskipun tidak terlalu besar, namun kita harus tetap bersyukur dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik kedepannya.
“Selain IPM, pertumbuhan ekonomi kita juga mengalami kenaikan sebesar 2,80. Meskipun tidak seperti biasanya yang mencapai 5,50 atau lebih, akan tetapi kita harus semangat, mengingat keadaan ini terjadi akibat masa pandemi yang sedang kita hadapi,” katanya.
Lebih lanjut, Joko juga menjelaskan beberapa enam program prioritas yang akan berjalan di tahun 2019-2024 yang rencananya akan dijalankan Kabupaten Kabupaten Tegal, dengan satu tambahan program akibat adanya pandemi Covid-19.
Program prioritas tersebut adalah jalan bebas lubang dan penataan Kota Slawi, dukungan Perpres 79 serta pengembangan kawasan, Merdeka Sampah, pengembangan SPBE, Wirausaha Pemuda,alokasi dana cadangan Pilkada-023 dan program unggulan tambahannya adalah penanganan dampak Covid-19.(AD/*)
