 |
| Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi didampingi kepala OPD melakukan peninjauan langsung ke proyek tanggul penahan rob/foto: istimewa |
Bupati mengungkapkan, bahwa pihaknya melakukan pengecekan semua pekerjaan proyek tanggul penahan rob, baik di paket I, paket II, paket III maupun di paket IV dalam rangka untuk mengetahui secara pasti sejauhmana progresnya dan permasalahan atau kendala apa yang dihadapi. Karena, menurut Bupati, proses pekerjaan ini harus cepat.
“Saya sudah sampaikan bahwa Pemkab Pekalongan akan membantu penuh untuk rekayasa sosialnya. Saat ini masih ada kendala berkaitan dengan pembebasan lahan, karena kita masih menunggu peta bidang dari BPN,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa dana untuk pembebasan lahan adalah sharing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Karena masih terkendala dengan peta bidang, progres pekerjaan baru sekitar 3%. Namun demikian waktunya masih cukup untuk pekerjaan selanjutnya.
“Dengan pantauan kita ke proyek hari ini, saya yakin permasalahan yang ada bisa kita uraikan. Saya akan langsung koordinasi dengan Bapak Gubernur karena proyek ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat,” terang Bupati.
Berkaitan dengan harga ganti rugi lahan yang dibeli untuk proyek tanggul penahan rob ini, Bupati jelaskan bahwa kita masih menunggu tim appraisal (penilai).
”Insya Allah harga appraisal ini sesuai harga existing bukan NJOP. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga yang tanahnya terdampak pembangunan proyek tanggul penahan rob ini untuk kerjasamanya, karena proyek ini kan untuk kebaikan kita bersama untuk mengatasi persoalan kita bersama yakni rob,” katanya.
Seperti yang kita ketahui bahwa bencana rob ini sudah terjadi sejak lama, yakni sejak tahun 2008 silam. Dan Pemerintah sangat serius untuk menanggulani rob dengan menggelontorkan dana yang tidak kecil, yakni totalnya hampir Rp 600 milyar yang menyambung Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Dengan harapan persoalan rob bisa teratasi maksimal akhir tahun 2019.
Dijelaskan Bupati, dengan progres yang masih minim ini harus melakukan langkah-langkah akseleratif terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ada untuk di urai bersama-sama pula.
Dalam proyek ini, banyak komponen yang terlibat dan bersinergi yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana yang punya sungai dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang punya lokasi dan masyarakat, serta dari Pemerintah Pusat yang membiayai. Ada juga dari BPN yang berwenang menetapkan peta bidang dan Pemerintan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk izin penentuan lokasi (Penlok) untuk menentukan proyek ini. Dan untuk panjang proyek ini, Kabupaten Pekalongan sekitar 6,3 kilometer dan Kota Pekalongan sekitar 2 kilometer, sehingga total 8,3 kilometer.
“Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek tanggul penahan rob ini, Pemkab Pekalongan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti pada hari ini kita melakukan sosialiasi di Desa Semut, Tratebang dan Wonokerto Kulon. Insya Allah seluruh masyarakan mendukung. Tinggal pola komunikasinya yang harus kita bangun dan kita perbaiki, sehingga terjadi kesadaran kolektif di tingkat masyarakat untuk mendukung pembangunan tanggul penahan rob ini. Karena saya khawatir nanti kalau musim hujan akan terkendala. Sehingga mumpung ini musim kemarau kita akan mempercepat progres pembangunan tanggul penahan rob ini,” tandas Bupati.
Guna mempercepat pembangunan proyek ini, Bupati instruksikan lahan bengkok segera bangun dulu dan proses administrasi kita lakukan selanjutnya. Karena ini mudah karena milik pemerintah desa.
“Untuk tanah milik masyarakat, bagi masyarakat yang belum memahami akan kita lakukan sosialisasi terus-menerus. Kita akan dibantu oleh TNI-Polri dalam sosialisasi ini nanti untuk menyelesaikan semua persoalan. Dan saya yakin bahwa proyek ini akan tepat waktu dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” imbuhnya (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
