 |
| RAKOR- Bawaslu Jateng gelar Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020/foto: istimewa |
Acara dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Pengawasan Anik Solihatun, Kordiv Organisasi Gugus Risdaryanto, mengikuti juga secara Daring Kordiv Humas dan Hubal M Rofiudin dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari.
Dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka menyampaikan kepada seluruh Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, bahwa seluruh jajaran Bawaslu harus menyusun Indeks Kerawanan Pilkada. Pada masa Covid 19 ini, masing masing dari kita juga harus memperkuat Indeks Kerawanan Kesehatan demi amannya seluruh Jajaran Bawaslu dari Covid-19.
“Pilkada nampaknya akan dilaksanakan 9 Desember 2020 walaupun secara yuridis KPU belum menentukan kapan tahapan dimulai, karena hingga saat ini KPU masih menimbang kesiapan anggaran dan jaminan protokol kesehatan dari KPU Kab Kota dan Provinsi. PR (Pekerjaan Rumah) terbesar kita adalah bagaimana meyakinkan kepada pemilih dan peserta bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat berlangsung secara Luber Jurdil dan Aman dari covid 19. PR selanjutnya adalah Bagaimana kita mensosialisasikan pilkada dengan Protokol Covid 19 kepada masyarakat,” ungkap Fajar.
Fajar juga menyampaikan seluruh jajaran pengawas juga harus memahami bagaimana tata laksana pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang sesuai dengan protokol kesehatan demi menghindari Covid-19.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordiv Organisasi Gugus Risdaryanto juga sempat memberikan arahan pada acara tersebut bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten Kota juga harus mengelola dana hibah Pilkada secara rasional. Pengelolalan anggaran sudah mencakup anggaran untuk proses pengawasan tahapan Pilkada juga pengadaan APD bagi seluruh jajaran Pengawas sesuai protokol kesehatan.
Anggota Bawaslu Jawa Tengah Koordiv Humas dan Hubal Rofiuddin memberikan arahan terkait pelaksanaan kampanye yang akan banyak dilaksanakan secara daring. Menurutnya Bawaslu di Jateng harus terus belajar teknologi informasi bagaimana melakukan pengawasan secara daring, bagaimana mendeteksi konten konten hoax di media sosial.
“Misalkan kampanye yang dilakukan secara live di media sosial, selain mengikuti dan merekam secara streaming kita juga harus mendownload video tersebut sebagai barang bukti jika ada pelanggaran pada saat kampanye secara daring di media sosial,” kata Rofiuddin.
Selain itu, Bawaslu di Jateng juga harus terus menjalin kerjasama dengan stasiun televisi dan radio dalam rangka mensosialiasikan pengawasan Pilkada 2020. Walaupun konvensional namun jaringan dari stasiun televisi dan radio dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan.
Acara ini dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jateng Anik Sholihatun.(*)
