 |
| Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) bersama Mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal usai melaksanakan kegiatan workshop Edukasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)/foto: doc istimewa |
TEGAL- Kantor
Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal bersama
Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal menyelenggarakan acara
workshop “Edukasi Gerakan Nasional Non Tunai” (GNNT) di KPw
BI Tegal, Rabu (19/4) lalu.
Workshop yang diikuti sekitar 70
orang mahasiswa/i Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan
Bersama Tegal, dibuka oleh Gunawan Purbowo selaku
Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal.
Gerakan Nasional
Non Tunai merupakan upaya mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran
dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.
Oleh karenanya,
Bank Indonesia berharap kepada mahasiswa/i selaku agen of change agar bisa ikut mensosialisasikan program tersebut
kepada masyarakat dilingkungan sekitarnya.
Kepala Unit
Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif, Sutardi menjelaskan bahwa, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
tersebut memiliki banyak manfaat, seperti
praktis karena tidak perlu membawa uang
tunai.
Akses lebih luas sehingga meningkatkan akses
masyarakat ke sistem pembayaran, Transparansi Transaksi membantu usaha
pencegahan dan identifikasi kejahatan kriminal, serta Transaksi tercatat lebih
lengkap, sehingga perencanaan lebih akurat
Instrumen yang
digunakan dalam Non Tunai tersebut yaitu APMK (Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu) berupa kartu kredit, Kartu ATM, dan Atau Kartu Debet.
Kartu pembayaran
tersebut saat ini menggunakan teknologi pita magnetik (magnetic stripe) untuk kartu atm dan atau kartu debet serta
teknologi chip untuk kartu kredit.
Kartu tersebut
digunakan sebagai media akses terhadap fitur layanan dari akun atau rekening
yang dimiliki pemegang, baik rekening simpanan maupun rekening
kartu kredit.
Herlina menambahkan, terkait perlindungan
konsumen, seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang Sistem Informasi,
maka diperlukan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran.
Ruang Lingkup
perlindungan konsumen meliputi Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu (Kartu
ATM/ Debet, Kredit) dan Uang Elektronik
(E-Money) yaitu peralihan teknologi magnetik strip kei chip, peningkatan kode
sandi/Pin dari 4 (empat digit) menjadi 6 (enam) digit.
Sebagai penutup
narasumber memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/i
untuk bertanya. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan terlihat adanya
interaksi yang positif, sehingga penyelenggaraan acara workshop
tersebut lebih menarik untuk diikuti.
Sementara itu, hal berbeda diungkapkan salah seorang mahasiswi. Dikatakan dia, bahwa acara workshop seperti ini harus
sering diadakan, sehingga bisa menambah pengetahuan
terkait dengan Bank Indonesia.
“Pembicaranya
menarik, sehingga membuat kami tidak jenuh dalam
menyimak materi yang diberikan,” pungkasnya. (didik)
