Lamban Tangani Corona, Anggota DPRD Semprot Dinkes Pemalang

KRISIS APD- DPRD Kabupaten Pemalang gelar rapat dengar pendapat (RDP) perihal pengaduan dan permohonan terkait krisis alat pelindung diri (APD), Senin (27/4/2020)/foto: eriko garda demokrasi

PEMALANG (ranahpesisir.com)- Surat dari Puskapik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang perihal pengaduan dan permohonan terkait krisis Alat Pelindung Diri (APD) berujung pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (27/4/2020) di ruang paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pemalang dengan mengundang seluruh instansi terkait dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

Dalam rapat tersebut, Ujianto Mugi Raharjo anggota DPRD Komisi B mengungkapkan kekecewaannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) yang dinilai lamban dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

"Sebagaimana bahwa DKK dalam hal ini lamban menangani Covid di Kabupaten Pemalang, itu tegas saya nyatakan karena dibawah terjadi polarisasi yang luar biasa, sampai kemudian superpell ini seolah-olah dijadikan disinfectan, petunjuk yang jelas tidak ada dimanapun," ungkap pria yang kerap disapa Uut.

Menurut Ujianto MR, DKK merupakan pemegang tanggung jawab yang sangat besar dalam penanganan virus corona di Pemalang. Namun tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Kepala DKK dr Sholahudin dan Sekdin Mardiyanto.

"Jadi sekali lagi saya mohon, jangan sampai teman-teman kecewa memilih Pak Sholahudin menjadi kepala Dinas Kesehatan," tegas Ujianto.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu juga menyoroti bagaimana DKK tidak menggandeng media massa dalam penyampaian informasi seputar penanggulangan Covid-19. Padahal, keberadaan media ini sangat efektif untuk menyampaikan setiap informasi mengenai upaya-upaya pencegahan.

Kekecewaan Ujianto MR kepada DKK merupakan bentuk keresahan di masyarakat mengingat Pandemi Covid-19 menyerang seluruh sendi kehidupan dari mulai agama, ekonomi, dan pendidikan.
(eriko)