Selamat Datang!

Pilkades Serentak Kabupaten Tegal Berjalan Aman dan Lancar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Prasetyawan SH MHum/foto: doc


SLAWI- Pelaksanaan pilkades serentak tahap I tahun 2017 di 48 Desa se Kabupaten Tegal yang diikuti oleh 181 calon telah dilaksanaan, Minggu (29/10). Setelah pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara, panitia pilkades setempat diberi waktu maksimal 7 hari untuk  menetapkan hasil pilkades, dan melaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD setelah menerima laporan dari panitia pilkades, paling lama 7 (tujuh) hari, menyampaikan hasil tersebut kepada Bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Prasetyawan SH MHum mengatakan, bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pilkades serentak berjalan aman dan lancar, meskipun ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaanya. Salah satu permasalahan yang muncul, adalah banyak ditemukannya surat suara yang dianggap tidak sah saat penghitungan hasil pilkades.

Prasetyawan mengungkapkan, ada dan cukup signifikan surat suara rusak yang diindikasikan karena para pemilih tidak membuka secara penuh surat suaranya. Pihaknya menyatakan bahwa sudah melaksanakan sosialisasi ke masing-masing BPD dan panitia pilkades. Berdasarkan pantauan yang dilaksanakan dilapangan oleh Dispermasdes, panitia telah mengingatkan kepada pemilih agar membuka penuh surat suaranya.

Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkades. Oleh karena itu, terhadap hasil pilkades setelah ditetapkan oleh panitia, pihak yang tidak menerima dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2015 Pasal 41 ayat 7, Bupati diberi waktu selama 30 hari untuk memberikan keputusan terhadap sengketa hasil pilkades tersebut.

"Untuk memutuskan sengketa tersebut, Bupati Tegal telah membentuk tim yang terdiri dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  dari Inspektorat Kabupaten Tegal, dan Panitia Pengarah Pembantu," katanya.

Sementara itu, Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan, animo masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak sangat tinggi, hal ini ditunjukan dengan kehadiran pemilih mencapai lebih dari 85%.

"Ini merupakan partisipasi aktif masyarakat desa dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Namun saya sangat terkejut dengan pelimpahan wewenang panitia pelaksanaan pilkades untuk menentukan surat suara yang dianggap tidak sah," katanya.

Maka dari itu, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Tegal No.33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, dimungkinkan adanya penghitungan ulang terhadap surat suara yang dianggap tidak sah, karena dalam Perbup tersebut menyebutkan bahwa surat suara tidak sah adalah apabila ada dua toblosan yang terdapat di dua calon atau lebih.

“Dari studi empiris yang diketahui dan beberapa perdebatan di masing-masing panitia, maka dimungkinkan melakukan hal tersebut. Bila merujuk pada pernyataan komisioner KPU, apabila surat suara coblos tembus secara garis lurus, dan terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan kertas surat suara sepanjang tidak mengenai kolom calon pasangan lain, maka surat suara dinyatakan sah," jelasnya.

Terkait dengan penghitungan ulang surat suara yang dianggap tidak sah, tidak boleh dilaksanakan selama belum ditetapkan oleh panitia. Namun setelah ditetapkan oleh panitia, apabila terjadi sengketa maka dimungkinkan untuk menghitung ulang surat suara yang dianggap tidak sah tersebut.

Bupati juga menjelaskan, bahwa penghitungan ulang surat suara yang rusak ada dua kemungkinan hasilnya. Calon kepala desa yang dinyatakan unggul dalam penghitungan oleh pantia pelaksanaan pilkades, masih mempunyai peluang menang dengan jumlah suara yang lebih besar, dan begitupula sebaliknya.(@tik/didik)


Share this post :

Berita Populer

 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com