 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berikan arahan dalam acara Kongres Nasional VIII Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (3/11) |
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberikan arahan dalam acara Kongres Nasional VIII Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (2/11/2018).
"Hukum ditantang betul untuk merespon persoalan-persoalan ke depan. Karena saat ini, telah terjadi pergeseran di segala bidang akibat revolusi industri 4.0," kata Ganjar.
Saat ini lanjut dia, hampir semua pekerjaan dapat digantikan oleh robot, termasuk pekerjaan di bidang hukum. Dirinya bahkan menerangkan jika ke depan kemungkinan pekerjaan sebagai notaris atau konsultan hukum sudah tidak diperlukan.
"Mahasiswa hukum harus mulai gelisah, artinya gelisah untuk berfikir kreatif. Sebab saya tidak yakin apakah pekerjaan notaris masih ada ke depan, karena kemungkinan saja ada aplikasi yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan notaris," ucapnya.
Apakah kontrak-kontrak pekerjaan, lanjut Ganjar nanti masih membutuhkan para lawyer atau notaris.
"Saya menduga, jangan-jangan nanti ada aplikasinya, silahkan masukkan, berapa duitnya, siapa subyeknya, apa pekerjaannya dan komputer bisa menyelesaikan," tambahnya.
Untuk itu, dirinya meminta agar mahasiswa hukum terus berfikir keras bagaimana dapat eksis di tengah kemajuan zaman seperti saat ini.
"Hukum harus bisa responsif ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan itu. Karena selain tantangan, revolusi industri 4.0 juga memberikan peluang kepada orang-orang yang dapat memaksimalkannya," tutupnya.
Senada dengan Ganjar, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad menerangkan, tantangan revolusi industri 4.0 sangat berat bagi sektor hukum. Sebuah penelitian bahkan menerangkan, jika 40 persen pekerjaan di sektor hukum dapat digantikan oleh komputer.
"Bahkan di Amerika Serikat, pengacara muda sulit memperoleh pekerjaan karena ada kecerdasan buatan robot bisa menggantikan peran mereka. Di sana, orang dapat menanyakan persoalan hukum atau konsultasi hukum dapat dilakukan dengan komputer. Bahkan, komputer itu dapat menganalisa dan memberikan data dengan akurasi mencapai 90 persen, sementara akurasi para pengacara di sana hanya 70 persen," terangnya.
Meski tantangan-tantangan yang dihadapi cukup berat, namun mahasiswa hukum diminta tidak berkecil hati. Masih banyak peluang yang dapat dioptimalkan dari revolusi industri 4.0 ini. "Kuncinya harus kreatif, kalau tidak maka akan tertinggal," pungkasnya.
Acara Kongres Nasional VIII Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di gedung Gradhika Bhakti Praja dihadiri ratusan mahasiswa hukum seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono serta Kadivkum Polri, Irjen Pol Guntur Laope dan Ketua Ombudsman Jateng, Sabarudin.
(bowo/puji)
