Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/foto: bowo |
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara evaluasi, Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, di Semarang, Rabu (14/11).
"Kami mengapresiasi capaian Pemprov Jateng dalam capaian reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jateng ini sudah berjalan sangat baik dan harus role mode daerah-daerah lain di Indonesia," katanya.
Bahkan lanjut Ateh, dirinya sampai kebingungan untuk memberikan masukan kepada Provinsi Jateng terkait pembinaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas publiknya.
"Kami sampai bingung mau memberikan bimbingan seperti apa di Jateng ini, karena reformasi birokrasinya sudah berjalan sangat baik," terangnya.
Meski begitu, Ateh tidak lelah untuk mengingatkan kepada semua pihak, bahwa persoalan birokrasi harus terus ditekankan.
Menurutnya, sampai saat ini masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) diseluruh Indonesia yang belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hampir 30% ASN di Indonesia yang bekerja semaunya sendiri tanpa memberikan dampak berarti.
"Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting, karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah dalam melakukan pembangunan disemua bidang," pungkasnya. (bowo/puji)