Selamat Datang!

Delegasi Kanwil Jateng Ikuti Supervisi PMPRB

Delegasi Kanwil Kemenkumham Jateng ikuti PMPRB di Tangerang/foto: istimewa

TANGERANG - Delegasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Bagian Program & Humas dan Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi dan TI mengikuti kegiatan Supervisi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Bandara Internasional Hotel, Tangerang, Rabu (13/02).

Kegiatan yang direncanakan berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Februari 2019, selain diikuti perwakilan dari Kantor Wilayah seluruh Indonesia, juga peserta dari Bagian PPL unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Masih banyaknya kendala dan tantangan  dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM menjadi hal yang mendapat atensi serius dan disampaikan dalam pembukaan kegiatan kali ini.

“Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya, namun belum sampai pada apa yang menjadi mimpi kita bersama,” ujar Heru Tamtomo, dalam acara pembukaan. “Namun ini semua berproses, semoga ditahun 2018 (indeks) akan meningkat lagi secara signifikan,” sambungnya.

Sementara ditempat yang sama, sebelumnya Iwan Kurniawan, Kepala Biro Perencanaan, mengatakan perlu percepatan pemahaman untuk menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“Kegiatan ini sebagai sebuah siklus yang harus dilakukan oleh Kementerian kita. Siklus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus sudah dilakukan sejak mulai saat ini sambil menunggu penilaian yang akan dilakukan pada bulan April mendatang,” terangnya.

Disisi lain, Nugroho, Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal, yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, bahwa persoalan pemahaman Reformasi Birokrasi yang kurang menjadi salah satu kendala mendasar dalam pelaksanaan RB.

“Posisikan saudara sebagai agen perubahan, tularkan pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi yang telah diperoleh kepada yang lain di lingkungan kerja saudara," tegasnya.

Nugroho juga menambahkan tentang keberhasilan 10 (sepuluh) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun lalu.

“Mewujudkan WBK/WBBM dan merubah paradigma lama guna mewujudkan 8 (delapan) area perubahan menjadi tantangan kita selanjutnya," pungkasnya. (*)
Share this post :
 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com