 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin dan Sekda Jateng Sri Puryono saat menghadiri Rakor Inventarisasi Masalah dan Upaya Penanganan Tahun 2019, Senin (18/2)/foto: humas jateng |
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh 49 SKPD Provinsi Jateng. Untuk inventarisasi masalah dan penyelesaiannya, dikelompokkan dalam tiga rumpun, yakni pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta rumpun administrasi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pentingnya kebijakan yang segaris dengan pemerintah pusat. "Di dalam mekanisme saya berharap, yang sektoral pastikan koordinasi baik ke atas dan bawah. Kalau bicara harmonisasi, maka presiden mendorong SDM dan Jawa Tengah telah lebih dulu, juga ketika kita mencanangkan infrastruktur. Ini artinya inline dengan program pemerintah pusat," kata Ganjar.
Selain sumber daya manusia dan infrastruktur, salah satu bahasan yang ditekankan Ganjar adalah soal pengentasan kemiskinan, yang masuk dalam rumpun pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut terus digeber Ganjar dan targetnya adalah angka kemiskinan di Jateng mencapai single digit. Untuk mencapai itu, Ganjar menggerakkan seluruh SKPD, baik dinas maupun BUMD agar melakukan binaan pada desa miskin.
"Kita uji coba satu dinas membina satu desa miskin atau desa eksplor. Nanti di desa miskin itu apakah ada peningkatan karena peran serta tim dinas itu dan akan kita kerjakan tahun ini. Ambil urutan yang paling bawah," bebernya.
Saat ini, terdapat 14 daerah di Jateng yang masuk dalam zona merah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin 3,87 juta jiwa, padahal di awal tahun 2018 jumlah penduduk miskin ada di angka 3,90 juta jiwa atau 11,32 persen tingkat kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng telah berhasil mengentaskan 29,8 ribu orang dari zona merah kemiskinan. Seluruh SKPD diarahkan Ganjar untuk menggarap satu sektor di desa miskin agar pada 2023 tingkat kemiskinan di Jateng hanya tersisa 7 persen.
"Misalnya Bank Jateng akan mengambil sisi perekonomiannya, rumah sakit mungkin dari sisi kesehatannya. Masing-masing dinas atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa juga menyeberang ke sektor lain," ujarnya.
Secara praktis, kata Ganjar, tim dari SKPD bakal memberi pendampingan pada masyarakat sesuai sektor yang dipilih. Kemudian memberikan metode pengembangan desa, tanpa memberikan kucuran uang. Dengan sistem pendampingan serta pengajaran metodologi seperti itu, Ganjar berharap sisi kemanusiaan dalam pembangunan desa jadi tolok ukur utama.
"Dinas tidak akan memberikan uang, tapi memberikan channeling, memberikan metode atau metodologi pengembangan desa. Silakan ambil satu sektor. Silakan termasuk BUMD. Ini untuk investasi sense of belonging kita," ungkapnya.(*)
