 |
| Kepala BPSDM dan Kakanwil Kemenkumham Jateng saksikan penandatanganan MoU latsar CPNS Kemenkumham TA 2019/foto: humas kemenkumham |
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan bersamaan dengan pembukaan pelatihan teknis pengamanan bagi kepala regu pada lapas dan rutan angkatan I-II yang diselenggarakan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Para pihak dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Timur, dan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri akan menyelenggarkan Latihan Dasar CPNS sejumlah total 506 Orang Peserta yang terdiri dari 376 peserta Golongan II dan 130 peserta Golongan III terbagi dalam 4 wilayah kerja.
Kepala Divisi Keimigrasian, Ramli HS yang mendapatkan mandat mewakili Kepala Kantor Wilayah yang pada saat bersamaan membuka kegiatan Dilkumjakpol Plus, saat menyampaikan sambutan pelatihan teknis pengamanan, memberikan apresiasi terhadap rencana pelaksanaan Latsar CPNS.
"Latsar dilaksanakan untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang 7 tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
"Semoga niat dan awal yang baik ini akan senantiasa di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," sambungnya.
Selaras dengan yang disampaikan Kadiv Keimigrasian, Kepala BPSDM, Mardjoeki menyampaikan bahwa latsar memungkinkan peserta mampu mengintegrasikan, menerapkan dan mengatualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan.
"Melalui latsar, para CPNS nantinya akan dibekali ilmu selama masa pendidikan untuk membentuk PNS yang profesional dan menguasai bidang tugasnya," terangnya.
Sementara saat menyinggung mengenai pelaksanaan pelatihan teknis pengamanan, Mardjoeki mengatakan kondisi Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara selama ini selalu muncul berbagai permasalahan, antara lain over kapasitas, pungutan liar, pelarian, peredaran uang dan lain sebagainya.
"Ini adalah tantangan bagi kita untuk membangun Lapas, Rutan, ke arah yang lebih baik," ucapnya.
Prinsip dari fungsi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
"Pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugasnya secara lebih profesional, berkualitas, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas," tutupnya.
Dimulainya Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu pada Lapas/Rutan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala BPSDM, Mardjoeki.
Pelayihan diikuti 80 (delapan puluh) orang peserta dari 2 angkatan yang berasal dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang menjadi wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. (*)
