 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/foto: istimewa |
Pada pelaksanaan PPDB Online tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) misalnya, fenomena masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi sekolah terjadi di SMPN 1 Tawangmangu dan SMPN 1 Jaten, Karanganyar.
Di dua lokasi itu, orang tua calon siswa bahkan sampai menginap di sekolah demi mendaftarkan putra-putrinya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, sosialisasi sistem penerimaan online pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota itu harus dilakukan secara menyeluruh.
"Makanya sistem online itu dibuat agar masyarakat tidak perlu antre ke sekolah bahkan sampai menginap. Mekanisme online dipakai agar masyarakat dimudahkan, cukup dari rumah saja bisa," kata Ganjar ditemui di ruang kerjanya, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (13/6/2019).
Kejadian PPDB SMP di Tawangmangu dan Jaten, Karanganyar tersebut, lanjut Ganjar, akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Jateng untuk pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jateng nanti.
Ganjar juga meminta dibuatkan tim khusus yang bertugas untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat. Fungsinya sebagai fasilitator untuk memudahkan masyarakat.
"Tim harus standby agar bisa memfasilitasi itu (pendaftaran), masyarakat harus benar-benar dimudahkan," tegasnya.
Disinggung terkait kekhawatiran masyarakat pinggiran pada akses internet, Ganjar menerangkan bahwa hal itu sudah diantisipasi.
Pihaknya menegaskan telah membentuk tim khusus PPDB Online jenjang SMA sederajat, salah satunya dengan menggandeng PT Telkom untuk akses internet tersebut.
"Telkom sudah membantu. Kenapa kami membentuk tim PPDB, tujuannya untuk kelancaran itu. Kami sudah minta Telkom untuk memastikan kelancaran akses internet. Bahkan di beberapa tempat ada WiFi yang disediakan, jadi silakan datang. Bisa juga ke kantor dinas perwakilan di daerah-daerah yang akses internetnya lancar," ucapnya.
Meski begitu, pihaknya meminta semua tim khususnya dari pemerintah tetap berjaga-jaga mengantisipasi antrean masyarakat di sekolah saat PPDB SMA berlangsung.
"Semua harus dibantu, pemerintah harus aktif membantu, mendampingi dan menjelaskan kepada mereka," tutupnya. (*)
