Dewi Aryani: Pemerintah Harus Cermat Agar Hak Masyarakat Miskin Tak Terlewatkan

Dewi Aryani anggota Komisi 9 DPR RI/foto: istimewa 

JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) saat ini tengah bekerja keras untuk membuat data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi lebih cepat dan dipercaya.

Hanya saja belum bisa dipastikan, apakah penyisiran data masyarakat miskin untuk dimasukkan kedalam peserta PBI bisa diselesaikan sebelum besaran kenaikan BPJS Kesehatan ditetapkan 1 Januari 2020.

Terkait pernyataan Mensos, Dewi Aryani anggota Komisi 9 DPR RI menyampaikan perlu dicari cara juga untuk masyarakat miskin yang belum punya data KTP dan KK.

Menurutnya, banyak daerah terpencil termasuk Badui Banten yang tidak punya KTP KK. "Bisa jadi malas ngurus atau sulit karena banyak pungli," ujarnya

Dewi menegaskan, pemerintah harus cermat supaya mereka tidak terlewatkan mendapatkan haknya dan masuk data masyarakat miskin.(*)