 |
| Info Dana Desa/foto: doc istimewa |
PERATURAN Desa diatur dalam Bab VII Pasal 69 dan 70 UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur di Pasal 69 ayat (2) UU Desa.
1. Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Raperdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa, sementara BPD dapat mengusulkan Raperdes kepada Pemerintah Desa. Peraturan Desa bersifat umum sehingga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa.
Materi muatan suatu Peraturan Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana diatur di Pasal 69 ayat (4) UU Desa, Raperdes tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Penyebutan Peraturan Desa tidak berarti bahwa penyebutan atau bentuk produk hukumnya harus selalu dalam bentuk Peraturan Desa, namun dapat saja disebut dengan Peraturan Gampong, Peraturan Kampung, ataupun Peraturan Lembang. Hal ini sangat bergantung pada penyebutan desa pada sebuah wilayah sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman yang ada dalam negara ini.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. PP No. 43/2014 menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa yang ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama. Artinya, Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan salah satu bentuk spesifik dari Peraturan Kepala Desa.
3. Peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Peraturan Desa, karena itu tidak boleh mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Peraturan Desa. Ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa.
Peraturan Kepala Desa tetap dapat mengatur materi yang tidak ditentukan dalam Peraturan Desa, yakni materi yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Kepala Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harus mempunyai dasar hukum dalam pengaturan materi tersebut.
ALASAN PERATURAN DESA PERLU DISUSUN DAN DITERBITKAN.
Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus dan bertanggungjawab) untuk menyusun peraturan Desa. Perdes disusun dan diterbitkan sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Dalam hal ini, Camat memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana diatur di Pasal 154 PP No. 43/2014.
STATUS DAN KEDUDUKAN PRODUK HUKUM DESA
Peraturan Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, keberadaan Perdes diperintahkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa, yang melakukan terobosan hukum dengan merumuskan Pasal 1 poin 7 UU Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.“UU Desa dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui Peraturan Desa (peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau sebutan lainnya) asalkan disusun melalui pelibatan masyarakat Desa dalam pembahasannya.
Peraturan Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan lain di luar jenis dan hirarki 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011, yakni UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Validitas Peraturan Desa, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain-lain dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perdes dan peraturan sejenis diakui keberadaannya dan berkekuatan hukum mengikat tergantung perintah dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi. Pertama, Peraturan Desa diperintahkan oleh UU Desa dan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, Peraturan Desa dibentuk berdasarkan kewenangan Desa.
APA SAJA PERATURAN DESA YANG DIPERINTAHKAN OLEH UU DESA DAN PERATURAN TURUNANNYA?
UU Desa dan PP No. 43/2014 telah mengatur muatan pengaturan Peraturan Desa tentang:
1. RPJM Desa,
2. RKP Desa,
3. APB Desa,
4. Pendirian BUM Desa,
5. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa,
6. Pungutan,
7. Organisasi pemerintah Desa,
8. Pengelolaan kekayaan milik Desa,
9. Perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan.
Satu hal lagi yang penting adalah pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa, sebagaimana diatur di Pasal 20 UU Desa. Contoh Peraturan Desa yang mengatur kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah Peraturan Desa tentang Pranata dan Hukum Adat, Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa, Peraturan Desa tentang Kesepakatan dalam Pemanfaatan Sumber Mata Air dan seterusnya. Contoh Peraturan Desa yang mengatur kewenangan lokal berskala Desa adalah Peraturan Desa tentang Jalan Desa, Peraturan Desa tentang Pasar Desa, Peraturan Desa tentang Saluran Irigasi dan lain sebagainya.
BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).
Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. ()
