 |
| Bupati Pekalongan Asip Kholbihi lantik 206 kades periode 2019-2025 dan 1 kades PAW/foto: istimewa |
Sebanyak 206 Kepala Desa tersebut merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung Rabu (13/11/2019) lalu. Sedangkan 1 Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yakni Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang.
"Tadi waktu saya memberi Surat Keputusan (SK) sambil menepuk-nepuk pundak para Kepala Desa. Maksudnya paham tidak? Artinya itu 'ojo macem-macem'. Saya minta, kepada Kepala Desa baru untuk niat kerja yang baik untuk bangun desa. Sudah itu saja. Semua boleh dilakukan tapi jangan yang melanggar aturan," kata Bupati Asip saat memberikan sambutan di pelantikan Kades.
Bupati Asip mengungkapkan meskipun sebagian besar kades terpilih memiliki utang, pihaknya menekankan agar ratusan kades periode 2019-2025 tidak macam-macam.
"Saya melihat latar belakang para kepala desa ini sangat beragam ada yang sudah tiga periode dan ini sudah pengalaman 'diapusi wes angel' (dibohongi sudah susah), kemudian ada yang masih muda dan masih baru. Lalu ada yang mantan DPRD disalah satu kabupaten... ini juga sudah pengalaman, ada yang anggota TNI/Polri, ada yang S1,S2 ada juga yang SMP, semua bagus yang penting punya niat kerja ingkang sae kangge mbangun deso (niat yang baik untuk membangun desa)," ungkapnya.
Dikatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kades pemegang otoritasi pemerintahan di desa. "Kepala Desa itu menjadi Manager pembangunan di desa, maju atau tidaknya desa tergantung panjenengan. Ada beban berat, amanat berat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Allah SWT, jadi jangan main-main," jelasnya.
Bupati berpesan, agar Kades yang dilantik melakukan konsolidasi sosial dan politik antar warga. Menurutnya, konsolidasi ini dalam rangka menciptakan suasana kondusif dan stabilitas politik di desa, karena kondusivitas di desa merupakan modal untuk membangun.
"Saya mengajak seluruh kepala desa yang baru untuk konsolidasi sosial, panjenengan rangkul semua warga, untuk menciptakan suasana yang kondusif. Lalu, segera lakukan silaturahmi dan pendekatan termasuk yang kemarin kompetitor karena mereka juga sudah jadi warga panjengan," ungkapnya.
Bupati KH. Asip menambahkan sesuai amanat Presiden, kades harus fokus di bidang pelayanan masyarakat di desa. Disebutkan, ada Rp 266 miliar untuk alokasi dana desa, sehingga ada peningkatan Rp 6 miliar lebih dari tahun 2019. Alokasi DD Rp 110 miliar. Sehingga ada Rp 300-an miliar desentralisasi fiskal, baik ADD maupun DD. Rata-rata Rp 1,6 miliar tiap desa.
"Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan mandat desentralisasi fiskal di desa. Tidak ada alasan, tidak melaksanakan program karena tidak ada uang. Saya ngerti panjenengan utange akeh (hutangnya banyak). Tapi jika ikhlas ingin menata desa maka rezeki bisa mengikuti. Tapi jangan macam-macam dengan ADD dan DD. Harus dikelola dengan akuntabel serta transparan," tandasnya.(*)
