 |
| Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan di STPMD-APMD Yogyakarta/foto: istimewa |
Bintek juga diikuti oleh Sekda Pemkab Tegal dr Widodo Joko Mulyono MKes MM dan Kepala BPKAD Budi Sukamto SIP serta dari Bappeda dan Litbang yaitu Farid Wajdi S Sos MSi (Sekretaris) dan Ngadimo SPi MSi (Kabid Perencanaan dan Penganggaran).
Acara tersebut berlangsung selama empat hari mulai tanggal 5 sampai 8 Pebruari 2020 yang membahas 4 (empat) materi, yaitu Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah oleh Dr Mulyanto ME (Akademisi UNS Surakarta), Aplikasi Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh Rino Rio Kent dari Kemendagri RI, dan ESQ “Berbenah Untuk Menggapai Kinerja Yang Lebih Berkah” oleh Motivator Drs H Dwiyono Iriyanto MM CPC serta diakhiri dengan materi Filosofi, Mekanisme, Syarat dan teknik Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No. 120 tahun 2018 oleh Drs Suparlan MSi Kepala PSKPPM STPMD-APMD Yogyakarta.
Pada saat pembukaan, Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim SE mengatakan, bintek ini merupakan pertama bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal masa jabatan 2019-2024. Untuk itu ia berharap kepada semua anggota DPRD dapat mengikuti secara seksama dan tertib. Karena materi yang disampaikan dalam bintek ini sangat penting bagi Anggota DPRD dalam menghantarkan tugasnya sebagai wakil rakyat 5 (lima) tahun ke depan.
“Apabila materi-materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, saya yakin tugas-tugas sebagai anggota DPRD ke depan akan semakin ringan. Karena materi yang disampaikan, 75 persen merupakan tugas-tugas anggota DPRD. Sedangkan 25 persen tergantung dari masing-masing personal, bagaimana anggota DPRD tersebut bisa mewarnai perjalanan dalam melaksankan tugasnya,” ungkapya.
Sementara, Ketua STPMD-APMD Yogyakarta Dr Sutoro Eko Yunanto menyampaikan, bintek yang diselenggarakan di Yogyakarta ini merupakan hasil rekomendasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI, yang menunjuk STPMD-APMD Yogyakarta sebagai penyelenggara.
Dikatakan Sutoro, bintek bagi anggota DPRD itu menurutnya “salah kaprah”. Artinya salah yang dibenarkan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Karena kalau dewan itu ranahnya politik, dan politik itu soal nilai tentang kedaulatan rakyat. Sedangkan hal-hal yang teknis itu ranahnya eksekutif. Namun, ada irisan antara politik dan teknis yaitu kebijakan. Untuk itu, dalam rangka belajar kebijakan itulah maka diadakan yang namanya Bimbingan Teknis DPRD.
“Melalui Bintek ini, DPRD belajar bagaimana cara berpolitik, bagaimana belajar mengenai kedaulatan rakyat yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar warga masyarakat yang ada di daerahnya dapat terpenuhi apa yang menjadi aspirasinya. Yang dipelajari adalah kedaulatan rakyat bukan pada tekhnis," tandasnya.(*)
