Lantik 63 Kades, Bupati Tegal Minta Integritas Dinomersatukan

Sebanyak 63 kades terpilih dilantik di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Rabu (5/2/2020)/foto: iwo.tegal

SLAWI (ranahpesisir.com)- Godaan terbesar seorang pemimpin adalah fulus atau uang, jual beli jabatan, pembebasan administrasi yang tidak resmi kepada warganya, mark up harga pembelian barang dan jasa hingga penerimaan fee proyek dari rekanan.

Hal itu disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah dalam sambutannya pada acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil Pilkades Serentak Gelombang III, di Pendopo Amangkurat, Rabu (5/2/2020).

"Saya minta integritas harus di nomersatukan, termasuk tidak memikirkan mengembalikan uang yang dipergunakan selama masa kampanye pencalonan kades kemarin. Karena yang seperti ini, apalagi yang habisnya banyak sudah barang tentu akan menjadi obyek sorotan aparat pengawas internal pemerintah," tegas Bupati.

Bupati menandaskan, bahwa kewenangan, hak dan kewajiban kades mulai berlaku sejak dilantik. Sehingga jika ada produk hukum, ada kebijakan atau ada dokumen lain yang ditandatangani kades sebelum dilantik, maka itu tidak sah secara hukum.

"Kalau ada yang memaksakan diri, silahkan laporkan. Saya akan menertibkannya," serunya.

Bupati juga menyampaikan bahwa kehadiran kedes sebagai leader atau pemimpin desa tentu juga akan menghadirkan warna perubahan yang positif bagi desanya. Caranya dengan memastikan pelayanan berjalan baik dengan dukungan kebijakan publik yang unggul.

Sejalan dengan hal itu, Bupati minta perkuat jejaring dengan lembaga, mitra karang taruna dengan menempatkan pemuda sebagai motor penggerak pembangunan desa.

"Bangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama forkopimcam," pungkasnya. (dik)