 |
| Pemprov Jateng sepakat akan tangani kemiskinan di 14 kabupaten/foto: istimewa |
Hal itu akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, tahun ini.
“Ada 14 daerah yang diusulkan di pra-musrenbang, dalam kategori merah (kemiskinannya). Daerah itu yang persentase di atas provinsi dan nasional. Yang jelas di atas sembilan persen, 10 persen hingga 17 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, saat Konferensi Pers, di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2/2020).
Ditambahkan, 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi yakni, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora.
Pada musrenbang nanti, 14 daerah akan menjadi tugas bersama. Baik penanganan menggunakan APBN, APBD, atau masyarakat filantropi. Yang di antaranya berasal dari kalangan Baznas, CSR perusahaan, hingga mahasiswa tematik.
Terkait pemberdayaan mahasiswa, kata Prasetyo, mereka akan didorong pada pemetaan kemiskinan, yang dititikberatkan pada data kemiskinan. Pasalnya, data merupakan hal paling penting.
“Data yang masuk ada yang eror. Eror itu bisa dua. Eror tidak berhak dapat tapi ternyata dapat. Ada pula yang berhak justru tidak dapat. Data itu penting,” ujar dia.
Prasetyo melanjutkan, sebanyak 14 daerah itu akan diintervensi sejauh mana penanganan kemiskinannya. Meski 14 daerah akan difokuskan namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.
“Sebanyak 21 daerah lain tetap kita dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,” tambah dia.
Menurut Prasetyo, pada musrenbang yang dihelat di enam keresidenan di Jateng, bupati dan wali kota akan menyampaikan inovasi dan kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur, karena usulan itu bisa dimasukkan ke dalam sistem khusus.
“Yang kami harapkan, bagaimana bupati dan walkot menghadapi pengangguran. Caranya seperti apa, ada yang bedakah?” tambah dia.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan sumber daya, seperti halnya mendorong partisipasi anak agar sekolah melalui SPP gratis, dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Dengan harapan lulusannya bisa langsung diterima di dunia industri.
Prasetyo membeberkan, musrenbangwil nanti juga akan memperhatikan nelayan dan petani, serta desa wisata. Dia menjelaskan musrenbangwil pertama disenggarakan pada 25 Februari di Temanggung, untuk wilayah Purwomanggung yakni Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang.
Selanjutnya, di Subosukawonoksraten yakni Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Klaten, Karanganyar dan Sragen, yang diadakan di Sukoharjo pada 27 Februari.
Berikutnya di Barlingmascakeb yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, yang dihelat di Banyumas, pada 3 Maret.
Musrenbang selanjutnya di Bregasmalang meliputi Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang, dan Petanglong yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang diadakan di Brebes, 5 Maret.
Setelah itu, ada di Wanarakuti meliputi Pati, Kudus, Jepara dan Banglor meliputi Rembang dan Blora, diadakan di Jepara, 10 Maret.
Terakhir di Kedungsapur meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak dan Grobogan, dihelat di Kota Semarang pada 12 Maret. (ak/ui)
