Selamat Datang!

Terkait DD, Mendagri: Perlu Ada Gerakan Nasional

Mendagri Tito Karnavian hadiri Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa 2020 di Holy Stadium Semarang, Selasa (18/2/2020)/foto: istimewa 
SEMARANG (ranahpesisir.com)-Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan, perlu ada gerakan nasional berkait dengan pengelolaan dana desa. Sehingga, pelaksanaannya satu visi dan tepat sasaran.

“Harus tepat sasaran, sehingga perlu ada penyamaan visi dari seluruh kepala desa. Tidak cukup surat edaran, semua harus bertemu. Maka eselon 1 Kemendagri, Kementrian Desa dan Keuangan turun ke desa, untuk eksekusi dana desa. Tapi harus tepat sasaran,” ujarnya, usai Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, di Holy Stadium Marina Semarang, Selasa (18/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa. Pada 2020, alokasi dana desa sebanyak Rp 72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia.

“Dana desa sangat penting untuk ketahanan desa. Maka, diperintahkan secepatnya untuk ditransfer langsung ke desa, sebanyak 40 persen (kuartal pertama), 40 persen (kuartal kedua), dan 20 persen di kuartal ke tiga,” terangnya.

Tito mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para camat agar bisa menjadi konsultan. Sebab, bisa jadi masih ada kepala desa yang belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

“Saya minta tolong APIP dan Camat bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak sebagai konsultan atau advisor,” tegasnya.

Disinggung soal Jawa Tengah, Tito menilai provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo tersebut sebagai salah satu provinsi yang mampu menyelesaikan APBD dengan cepat. Sehingga, dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.

“Jawa Tengah juga munculnya ide terkait pemerintahan desa. Selain itu, merupakan daerah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan, penyerapan dana desa pada 7.809 desa di Jateng cukup beragam. Paling tinggi digunakan untuk infrastruktur jalan dengan panjang total 5,7 ribu kilometer. Kemudian jembatan sepanjang 13,8 kilometer, pasar desa, BUMDes, irigasi, embung, dan lainnya.

Selain itu, dana desa Jawa Tengah 2020 naik lima persen dari sebelumnya, menjadi Rp 8,2 triliun.

“Penyerapan 99,84 persen tahun 2018, naik jadi 99,9 persen di tahun 2019,” jelasnya.

Di akhir acara, Ganjar Pranowo menerima bantuan untuk pembangunan atau perbaikan 30 kantor desa yang rusak parah. Penyerahan dilakukan simbolis dari Tito kepada Ganjar. (wk/ui)
Share this post :

RANAH NEWS

Berita Populer

Statistik

 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com