 |
| Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST/foto: vera sandrayani |
Menurut Nendro, sapaan akrab Kusnendro, langkah yang diambil oleh Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, beserta jajarannya terlalu dini. Pasalnya, sejauh ini kondisi Kota Tegal masih dalam status negatif dari wabah virus Corona, Covid-19.
"Kami menilai kebijakan diberlakukannya Lockdown ini terlalu tergesa-gesa, tanpa melihat fakta di lapangan, dan data yang ada. Karena sampai hari ini Kota Tegal nol, zero terhadap orang yang positif terkena wabah virus Corona. Dua pasien yang PDP sudah pulang dari rumah sakit, dan dinyatakan negatif. Sedangkan yang ODP pun tidak terlalu signifikan," paparnya dengan tegas, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/3/2020).
Sementara, lanjutnya, dampak dari kebijakan Lockdown para pelaku ekonomi, khususnya pedagang kecil, banyak yang menjerit karena kehilangan mata pencaharian. Untuk itu Nendro minta agar walikota memberikan ganti rugi kepada mereka.
"Atas kebijakan Lockdown ini banyak pihak yang dirugikan, terutama pelaku ekonomi klas menengah kebawah. Untuk itu DPRD mendesak agar walikota memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha kecil yang terkena dampak. Adapun dana tersebut bisa diambil dari dana bencana APBD, ataupun dana lain, sesuai dengan surat edaran Mendagri," tandasnya.
Selanjutnya, tambah Nendro, DPRD juga meminta agar walikota membuat surat edaran berisikan larangan keluar kota, yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tegal.
"Yang terakhir, DPRD minta supaya walikota mengeluarkan Surat Edaran, agar para pejabat di Pemerintah Kota Tegal tidak meninggalkan Kota Tegal, selama diberlakukannya Lockdown. Karena perlu diketahui bahwa pejabat di Pemkot Tegal ini kebanyakan orang luar Kota Tegal. Dikhawatirkan mereka pulang, kemudian kembali lagi ke Kota Tegal membawa virus Corona," pungkasnya. (ver)
