 |
| 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Esselon II di lingkungan Pemkab Tegal dilantik dan diambil sumpah di Ruang Rapat Bupati Tegal, Selasa (3/3/2020)/foto: istimewa |
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2 /295 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tegal
Tujuh Pejabat Tinggi Pratama pergeseran antara lain;
1. Suharinto S Sos MSi sebelumnya Kepala Disporapar kini menjabat Kepala Satpol PP.
2. Drs M Berlian Adjie MM sebelumnya Kepala Satpol PP kini menjab Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan.
3. Ir Khofifah MM sebelumnya Kepala Dinas Tan KP kini menjabat Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
4. Ir Toto Subandrio MM sebelumnya Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kini menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Bambang Kusnandar Aribawa SP MSi sebelumnya Inspektur Kabupaten Tegal kini menjabat Kepala Bappeda dan Litbang.
6. Prasetiawan SH MHum sebelumnya Kepala Dinas Permasdes kini menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Tegal.
7. Djenal Djasmin S Sos MM sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkimtaru kini menjabat Pelaksana BPBD.
Sedangkan 4 (empat) Jabatan Tinggi Pratama baru di isi oleh;
1. Akhmad Wasari SPd MM sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mukhtar Mawardi SKM MKes sebelumnya Kabag Ekbang kini jabatan baru sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
3. Drs Akhmad Uwes Qoroni MT sebelumnya Sekdishub kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
4. Amir Mahmud SE MSi Sekretaris BPKAD Kabupaten Tegal kini menjabat sebagai Kepala BPKAD.
Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan berita acara penandatanganan oleh Bupati Tegal, disambung perwakilan yang diambil sumpah saksi pertama Drs Agus Subagyo MM, saksi kedua Drs Abasari MHum dan pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan dari pejabat terlantik, yaitu Ir Toto Subandrio MM.
Bupati Tegal dalam sambutannya meminta kepada pejabat yang dilantik dan diambil sumpah janji untuk bersemangat mengabdikan diri sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat.
"Berkali kali kami menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dihadapkan pada situasi yang menuntut perubahan cepat di masyarakat yang bergerak seiring kemajuan teknologi informasi," katanya.
Menurutnya, menguatnya literasi di masyarakat telah membawa perubahan pada nilai yang membentuk tatanan baru di masyarakat dengan menempatkan harapan global sebagai standar baku pelayanan publik yang bermutu.
"Era Internet of Thinks telah membuka ruang bagi siapa saja, menilai, membangun persepsi dan opini, membandingkan kualitas serta tingkat kepuasan publik akan layanan pemerintah dan mengunggahnya di media sosial," jelasnya.
Contohnya, limbah di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari yang mencuat di media sosial pada awal tahun 2019, yang langsung direspon Bupati Tegal dan melaksanakan inspeksi langsung ke lokasi, namun kelambanan penanganan kasus oleh dinas dan pihak terkait, masalah tersebut kembali mencuat.
"Tidak jarang media akun OPD dimention warga netizen berkali kali, tapi karena masih slow respon dan tidak segera ada keputusan, maka kekesalan warga mereka wujudkan lewat aksi demontrasi yang gaungnya sampai ke kementerian," ungkapnya.
Dikemukakan Bupati, keberadaan pressure group ini sangat membantu membuka mata hati dan telinga OPD, sehingga mereka mau bergerak karena sudah bergulir ke ranah publik dan menyita perhatian banyak pihak.
Atas dasar pengalaman tersebut, Bupati Tegal mengingatkan, bahwa sekecil apapun permasalahan yang disampaikan warga, apalagi lewat jalur yang benar melalui aplikasi lapor Bupati, maka siapa saja harus menindaklanjutinya secara tuntas.
"Satu hal lagi yang menjadi remainder bagi kita bahwa internet of things of shifting telah menggeser pola masyarakat kita menjadi sangat terbuka tanpa batas dan realtime," tegasnya.
Bupati Tegal menyimpulkan birokrasi di Pemkab Tegal berbelit belit saling lempar, hasil survey indek persepsi maladministrasi ombudsman RI menyebutkan 79.4% masyarakat bersedia melapor jika menemui maladminitrasi pelayanan publik.
"Keberanian masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan azaz, menunjukan meningkatnya kesadaran pentingnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas," tandasnya.
Dari kondisi faktual tersebut Bupati Tegal menekankan untuk bergerak cepat mengejar ketertinggalan.
"Kita harus segera berlari cepat, kita harus mendisrupsi diri, juga organisasi kita untuk nengejar ketertinggalan, benahi S.O.P dan kendalikan betul penerapan standar minimalnya," tegasnya.
Tempatkan penggunaan perangkat teknologi informasi bukan hanya sebagai alat bantu dalam bekerja, akan tetapi harus menjadi budaya kerja semua. Kuncinya terletak pada integritas dan kompetensi yang bagus dari pemimpin OPD, sehingga bisa bekerja dengan baik.
"Saya sangat paham pergeseran dari satu OPD ke OPD yang lain adalah hal yang biasa. Kalau ada catatan dari saya atau komplain dari masyarakat termasuk pengaduan yang tidak direspon, maka tentu akan saya evaluasi dan sepakat saudara untuk siap mundur," tandasnya lagi.
Hal ini, lanjut Bupati, akan menjadi tradisi di lingkungan birokrasi Pemkab Tegal. Untuk itu pasca pelantikan ini akan ada perikatan kontrak atau perjanjian kerja khusus yang dibuatkan instrumennya di Inspektorat.
"Instrumen pengendalian dan evaluasi bagi saya," ujarnya.
Diakhir sambutanya, Bupati Tegal menyampaikan selamat bertugas, manfaatkan waktu dan kesempatan memimpin yang diberikan untuk merancang inovasi yang berdampak kemajuan.
"Pegang teguh integritas kedepankan sikap profesional dan jangan lupa tentunya selalu memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar selalu sehat panjang usia, tentunya usia yang berkah dibimbing dan diberi kekuatan serta kemampuan didalam melaksanakan tugas," pungkasnya. (dik)
