Selamat Datang!

Kawal Larangan Mudik, 83 Check Point Dioprtasikan Jumat

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan video conference bersama Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan terkait pembahasan larangan mudik sekaligus persiapan 83 check point di Gedung A lantai 2 Kantor Gubernur Jateng/foto: istimewa
SEMARANG (ranahpesisir.com)- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 83 lokasi pemeriksaan atau check point sebagai persiapan pemberlakuan pelarangan mudik, di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pemeriksaan mulai diberlakukan Jumat (24/4/2020) hingga 7 Mei 2020.

“Jadi setiap lokasi posko kita siapkan di tingkat kabupaten dan kota. Total di Jawa Tengah ada 83 check point. Di provinsi ada lima check point. Besok diberlakukan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai video conference (vidcon) dengan Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, para gubernur wilayah Jawa, Lampung dan Bali, dengan pembahasan larangan mudik di Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Kamis (23/4/2020).

Ditambahkan, jumlah check point yang ada itu akan ditambah bila nanti di Jawa Timur mulai ada pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di Surabaya Raya. Praktis, Jateng akan menambah dua check point di wilayah perbatasan Jateng sebelah timur. Prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menghadapi pelarangan mudik.

Ganjar juga menerangkan di wilayah Semarang Raya belum akan ada pemberlakuan PSBB. Kaitannya hal itu, pihaknya baru akan membahasnya besok bersama kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Kendal dan Demak.

“Kita ajak bicara, kita tunjukkan datanya, kita buat beberapa skenario. Skenario pertama adalah kawasan industri yang padat, yang mereka rawan saling bersingungan, jaraknya, dan sebagainya. Kalau nanti iya, mereka menyepakati semuanya, mereka bisa mengatur, maka kita belum akan PSBB.

Artinya perusahaan yang padat karya oke tidak ada PSBB, tapi jaraknya Anda atur, antrenya Anda atur, maskernya Anda atur, tempat cuci tangan Anda siapkan, thermal gun-nya disiapkan,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, Pemerintah Provinsi Jateng juga akan melakukan improvement dan hal itu telah disetujui Menko Luhut. Ketentuannya masih menunggu turunnya Keputusan Presiden. Bahkan Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan regulasinya secara detail.

Dia menjabarkan langkah improvement Jateng. Sebagai provinsi yang berbatasan dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY, pihaknya mengajukan agar ada langkah dinamis, seperti buka tutup jalur. Bahkan bila ada hukuman lokal seperti disuruh balik, atau tidak balik namun mesti dikarantina di mana, pihaknya siap menerapkan.

“Kita tidak ketat kok,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan ke warga Jawa Tengah yang ada di luar provinsi, termasuk di DKI, segera melaporkan jika menemui ada warga Jateng yang tidak mendapat jaminan.

“Sehingga kalau enggak ya, apakah kita buat posko di Jakarta buat dapur umum, agar mereka tetap bisa dibantu. Itu disetujui semua,” pungkasnya. (ak/ui)
Share this post :

Berita Populer

Statistik

 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com