Dari audensi pihak LMP merasa tidak puas, yang akhirnya bergulir ke kantor DPRD Kabupaten Pemalang. LMP beraudensi dengan pihak DPRD Kabupaten Pemalang. Dari audensi tersebut pihak DPRD Kabupaten Pemalang akhirnya mengundang Paguyuban para pedagang pasar sayur dan buah.
Namun ada kesalahan dalam teknis mengundang, sehingga audensi yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 21 September terpaksa dihentikan oleh pihak DPRD Kabupaten Pemalang oleh Subur Musoleh selaku pimpinan rapat.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban Pasar buah dan sayur Nurpandi mengatakan bahwa paguyuban pasar buah dan sayur tidak berwenang untuk membagi kios maupun lapak apa lagi menjual, itu kewenangan dan ranahnya pihak Pemda Pemalang dalam hal ini Disperindagkop.
"Kami memang di minta membantu pihak Disperindagkop untuk menginventarisir para pedagang yang layak untuk mendapatkan kios atau lapak di tempat yang baru," ungkap Nurpandi.
"Nah untuk mendapatkan lapak atau kios itu ada kriterianya, tidak asal punya duit, mbayar terus dapat lapak," sambung Nurpandi.
Menurutnya, keruwetan yang terjadi ini kan karena ada pedagang yang berbuat Culas.
"Bagaimana tidak culas..! oknum pedagang itu sudah berulang kali minta tempat untuk dagang, terus dijual lagi. Sekali lagi ini sudah berkali kali, setelah ada pembangunan pasar sayur dan buah yang baru dia muncul lagi minta jatah, ya kami tidak mau mengusulkan oknum yang seperti itu ke Disperindagkop," tegas Nurpandi.
"Kalau yang culas semacam itu di akomodir, nanti kasihan yang lainnya," tandas Nurpandi didampingi Sekertaris Paguyuban, dan Asmujo selaku pedagang bawang dan lombok di pasar buah dan sayur saat jumpa pers usai audensi di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Pemalang.
(Uripto GD/Sandi)
