 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih/foto: istimewa |
JAKARTA (ranahpesisir.com)- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih khawatir atas terbitnya SKB Tiga Meteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bisa memicu konflik pusat dan daerah.
"Adanya SKB tersebut terlalu mengintervensi kewenangan yang sudah diatur UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terangnya (7/2/2021).
Menurut Fikri semua masalah pendidikan mestinya dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan secara kongkuren; perguruan tinggi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sementara tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Di samping itu, masih ada regulasi yang masih berlaku, yaitu Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam.
Karenanya, ia khawatir kalau SKB dipaksakan, akan memicu konflik pusat dan daerah.
Lebih lanjut Fikri menyebutkan, dalam ketetapan SKB tersebut pada butir ketiga, keempat dan kelima bisa memicu reaksi daerah-daerah terutama dari kalangan agamawan juga budayawan lokal yang hendak menghidupkan keyakinan dan adat istiadat agar dapat tumbuh menjadi karakter daerah juga akhlak peserta didik.
"Kalau ini dilarang, bisa-bisa mereka bereaksi dan menimbulkan kegaduhan yang panjang,” urai anggota yang juga pernah berprofesi sebagai guru itu.
Fikri juga menghimbau agar pemerintah pusat bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah agar tidak reaksioner terhadap berbagai informasi ataupun persoalan di lapangan.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperhatikan dan konsisten dengan amanat pendelegasian kewenangan sesuai yang terdapat pada undang-undang.
Menurutnya, daripada mengurusi hal-hal yang bisa memicu konflik pusat dan daerah, masih banyak persoalan yang lebih krusial dan aktual yang terjadi di pendidikan nasional.
Salah satunya adalah korupsi dana BOS yang pertama kali diungkapkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Menkeu mengungkap soal modus korupsi dana BOS yang dilakukan oknum pemerintah daerah dan kepala sekolah.
“Ini masalah krusial yang lebih besar yang bisa meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan, malah urus seragam lagi, seragam lagi,” keluh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jateng IX tersebut.(*)
