 |
| DPRD Kabupaten Pekalongan melaksakan Rapat Paripurna dengan agenda Pelantikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024/foto: istimewa |
KAJEN (ranahpesisir.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pelantikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024.
Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan resmi diduduki oleh Sumar Rosul SIP dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang menggantikan H Riswadi SH yang telah mengundurkan diri karena mengikuti gelaran Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu.
Sumar Rosul SIP dilantik secara resmi pada hari ini, Senin (22/2/2021) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj Hindun MH.
Dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Pekalongan Ir Hj Arini Harimurti menyampaikan harapannya dalam sambutan, bahwa dengan diangkatnya pimpinan DPRD yang baru dapat meningkatkan kerjasama di antara pemerintah daerah dan lembaga DPRD, khususnya di dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan juga banjir, yang mana menurutnya, banyak kegiatan-kegiatan khususnya dalam penganggaran yang harus ditata ulang.
‘’Sebagaimana kita ketahui bahwa Covid-19 masih belum selesai, oleh karena itu perlu penyikapan khusus dari kita semua,’’ ungkapnya.
Dan telah diketahui bersama, lanjut Arini, bahwa terdapat refocusing pada sektor kesehatan, dimana sektor kesehatan ini ada refocusing untuk vaksinasi dan juga untuk insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya menjadi beban pusat dan sekarang ini menjadi beban daerah.
Ditambah lagi, menurut Arini, baru saja ada perubahan struktur APBD yaitu adanya pengurangan dana transfer DAU yang mungkin sekitar 3%, belum lagi memikirkan defisit tahun kemarin.
Tentu saja hal tersebut, ungkap Arini, akan berdampak pada program yang telah disusun, baik program yang berasal dari masyarakat melalui eksekutif maupun program yang berasal dari masyarakat melalui legislatif.
‘’Tentu saja saya mengharapkan kita harus menyadari bahwa sumber pembiayaan Kabupaten Pekalongan sangat terbatas, dan tanpa pemahaman bersama tentu saja akan mengalami kendala di dalam menentukan skala prioritas pembangunan,’’ jelasnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj Hindun MH mengatakan bahwa pengucapan sumpah janji Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, Ia mengucapkan selamat kepada Sumar Rosul SIP sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang baru. Dan Ia berharap agar momentum hari ini dijadikan sebagai makna tersendiri bagi Sumar Rosul untuk waktu kurang lebih 3 tahun kedepan, supaya pelaksanaan tugas pokok fungsinya, yaitu sebagai mitra dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik.
‘’Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada saudara Sumar Rosul SIP yang telah resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang baru,’’ ucapnya.
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, sebagai wakil rakyat Ia mengajak seluruh anggotanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan guna menangani permasalahan banjir di daerah pantura yang hampir seluruh wilayah di kecamatan yang ada di pantura terkena banjir pada saat ini.
‘’Oleh karena itu marilah kita bersama-sama merumuskan regulasi bersamalam rangka penanganan penanggulangan bencana agar terencana, terpadu dan terkoordinasi serta menyeluruh,’’ jelasnya.
Ia melanjutkan, selain persoalan banjir dan pandemic Covid-19 yang saat ini masih terjadi di Kabupaten Pekalongan, ada persoalan baru yang tengah di alami oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dimana menurutnya persoalan tersebut adalah adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang biasa digunakan oleh masyarakat. Dan tentu saja persoalan kelangkaan gas elpiji ini harus segera diatasi bersama.
‘’Ini pemerintah daerah harus memperhatikan persoalan itu sehingga permasalahan yang ada di masyarakat utamanya dalam kelangkaan gas pada akhir-akhir ini bisa diatasi dengan baik,’’ pungkasnya.(*)
