Selamat Datang!

Tekan Angka Kemiskinan di Brebes, Program Satu OPD Satu Desa Dampingan Dijalankan

 

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH/foto: istimewa 

BREBES (ranahpesisir.com)- Kemiskinan menjadi masalah serius di Kabupaten Brebes. Terlebih di tengah pandemi Covid 19, jumlah angka kemiskinan meningkat. Menyikapi hal tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menjalankan program Provinsi Jawa Tengah terkait percepatan penurunan angka kemiskinan. Yaitu Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

"Memang Pemkab Brebes mengalami refocusing anggaran, yang sebagian digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19. Namun masalah pengentasan kemiskinan tetap jadi prioritas dan tetap dijalankan," ucap Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Brebes, di Pendopo Brebes, Senin (12/4/2021).


Idza mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes meningkat. Dari semula hanya 36 desa miskin, kini menjadi 43 desa miskin dari total 292 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dia berharap kepada para OPD, kepala desa serta elemen masyarakat lainnya untuk bersama sama sengkuyung mengatasi kemiskinan.

"Kami hadirkan narasumber dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng dan Wakil Bupati Brebes selaku ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), untuk bersama melakukan upaya dan strategi pengentasan kemiskinan di Brebes," tuturnya.


Lanjut Idza, dana desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan syarat setiap OPD melaporkan proses maupun hasil program di desa dampingan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes Edy Kusmartono menyampaikan, gerakan satu OPD satu desa dampingan merupakan implementasi program pemerintah provinsi dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan.


"Sebagaimana pembangunan yang dilakukan Pemkab Brebes, berpihak pada masyarakat miskin untuk meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan," ucapnya.

Rakor ini, kata Edy, bertujuan untuk merumuskan dan menyamakan presepsi terkait program. Selain itu, untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antara instansi, dunia usaha maupun stakeholder terkait. Dia berharap melalui rakor, dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas perangkat daerah dalam melaksanakan program.

"Semoga fasilitasi program penanggulangan kemiskinan dapat tepat lokasi, sasaran dan manfaat bagi segenap masyarakat," harapnya. (*) 

Share this post :




Berita Populer

Statistik

 
| |
Copyright © 2016. ranahpesisir - All Rights Reserved
Admin by redaksi
Proudly presetnt by ranahpesisir.com