Pemilik akun Facebook EnagoWomaki, penyebar hatespeech ditangkap Satgas Siber Ops Nemangkawi/foto: istimewa
PAPUA (ranahpesisir.com)- Terulang lagi, kelalaian jari yang membawa jeruji. Pada 20 April 2021 pukul 03:42 WIT, akun Facebook Enago Womaki yang dimiliki oleh Harun Gobai memposting hasutan hatespeech
_"Seluruh orang PAPUA yg ada di PAPUA sorong sampai merauke hati2 keluar masuk karna kita org PAPUA itu pandangan Negara NKRI dalam hal TNI/POLRI, BIN BAIS, KOPASUS dll pandangan mereka kita itu semua TPNPB/OPM karna alasan tujuan mereka semua OAP yg ada di PAPUA musnakan/habiskan diatas tananya sendiri."_
Sehingga pada Rabu, 06 Mei 2021 pukul 21.15 WIT Satgas Siber Ops Nemangkawi menangkap pemilik akun Facebook Enago Womaki, penyebar hatespeech di atas.
Pemilik akun tersebut bernama Harun Gobai, pada saat tersangka berada di Mess Ridje Camp Barak U PT Freport Mile 72, Tembagapura Kabupaten Mimika, Papua.
Tidak hanya itu, Harun Gobai juga mencuitkan hal berikut di tahun sebelumnya (26/07/2020 pukul 15:29 WIT.
_“Negara Indonesia di berikan OTONOMI KUSUS (otsus)PAPUA tahun 2001--2021 suda berakir dg semua kekerasaan, intimidasi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dll sebab Negara indonesia tdk mampu selesaikan selama massa OTONOMI KUSUS ( otsus) yg dibuat HAM di papua karna negara indonesia tdk bisa diselesaikan perbuatan-Nya._
_Negara indonesia punya Hukun UUD tidak berkuwasa karna bisa dibayar dg rupia untuk itu Negara indonesia yg lakukan selama 19 tahun massa otsus indonesia lakukan._
_1. Intimidasi_
_2. Pembunuan_
_3 Pemerkosaan_
_4. Penjarakan_
_5. Penganiayaan_
_Yg dibuat tanpa syarat yg benar atau tidak sesuai Hukum UUD itu suda berlalu karna indonesia tdk mampu selesaikan bagian HAM RI Internasional utk itu kami masyarakat bersama pemerinta provinsi papua & papua barat bersama DPRP PAPUA & PAPUA BARAT, MRP PAPUA & PAPUA BARAT, setiap bupati kb kota PAPUA & PAPUA BARAT minta Negara indonesian harus tarik kembali tahun 2021 kami masyarakat PAPUA tidak mau dg efaluasi dll.”
Tindakan ini berbuah sanksi atas pelanggaran tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 a ayat (2) jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 thn 2016 tentang perubahan UU no 11 thn 2008 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,dan antar golongan (SARA).
Kasatgas Humas Nemangkawi dalam keterangannya saat dihubungi tim redaksi menanggapi, “Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap akun akun provokasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan berdasarkan SARA.
"Saat ini tersangka diperiksa di Polres Mimika melewati pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti dan berkoordinasi dengan pengacara tersangka serta para ahli," jelasnya. (*)
