 |
| DR H Djunaedi SH MM, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang/foto: istimewa |
PEMALANG (ranahpesisir.com)- Teka teki siapa Ketua DPRD Kabupaten Pemalang kini terjawab sudah. Setelah pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 Tatang Kirana SIP di ambil sumpah serta dilantik oleh Pengadilan Negeri Pemalang di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (31/5/2021).
Adapun dasar pelantikan dari Gubernur Jawa Tengah pertanggal 17 Mei 2021. Acara dihadiri segenap Forpimda Kabupaten Pemalang, Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Kajari serta Kepala Pengadilan Negeri Pemalang.
Turut hadir semua anggota DPRD Kabupaten Pemalang, baik Fraksi dan Komisi serta tamu undangan kehormatan.
DR H Djunaedi SH MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang usai acara saat wawancara dengan beberapa wartawan mengatakan, Tatang Kirana SIP setelah di lantik selain menjadi Ketua DPRD Pemalang yang bertugas membawa aspirasi rakyat, dia juga petugas partai, yang mana PDIP sebagai partainya wong cilik, maka harus berani membela rakyat.
"Jadi sekali lagi, dia sebagai Ketua DPRDyang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang juga harus bisa mengambil kebijakan yang searah dengan kebijakan partai," jelasnya.
Sedangkan, Tatang Kirana SIP usai acara pelantikan menyatakan bahwa kedudukan antara Bupati dan Ketua DPRD adalah sejajar jadi harus saling menghormati dan saling pengertian.
Turut hadir semua anggota DPRD Kabupaten Pemalang, baik Fraksi dan Komisi serta tamu undangan kehormatan.
DR H Djunaedi SH MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang usai acara saat wawancara dengan beberapa wartawan mengatakan, Tatang Kirana SIP setelah di lantik selain menjadi Ketua DPRD Pemalang yang bertugas membawa aspirasi rakyat, dia juga petugas partai, yang mana PDIP sebagai partainya wong cilik, maka harus berani membela rakyat.
"Jadi sekali lagi, dia sebagai Ketua DPRDyang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang juga harus bisa mengambil kebijakan yang searah dengan kebijakan partai," jelasnya.
Sedangkan, Tatang Kirana SIP usai acara pelantikan menyatakan bahwa kedudukan antara Bupati dan Ketua DPRD adalah sejajar jadi harus saling menghormati dan saling pengertian.
"Kalau di ibaratkan dalam rumah tangga Bupati itu suami, Ketua DPRD adalah istri jadi harus juga saling melengkapi. Adapun kadang misalnya istri minta cerai padahal itu tidak di inginkan oleh suami itukan pasti ada penyebabnya," terang Tatang Kirana SIP. (Uripto GD/Sandi)
