 |
| Bupati Tegal Umi Azizah resmikan penggunaan videotron yang berada di sisi selatan perempatan jalan kantor PT PLN Slawi pada Selasa (24/05/2022) pagi/foto: istimewa |
SLAWI (ranahpesisir.com)- Bupati Tegal Umi Azizah resmikan penggunaan videotron yang berada di sisi selatan perempatan jalan kantor PT PLN Slawi pada Selasa (24/05/2022) pagi. Keberadaan videotron ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, BUMN Pemerintah, melalui anak perusahaannya Antara Digital Media.
Dengan hadirnya videotron ini, Umi berharap masyarakat yang melintas akan bisa mendapatkan asupan informasi yang faktual, aktual, dan solutif, serta terhindar diri dari jebakan hoaks, informasi palsu, hingga informasi salah yang kerap membanjiri media, terutama media sosial.
“Dari menguatnya literasi informasi ini akan mendorong kemampuan berpikir kritis masyarakat sebagai bekal, modal dasar yang kuat untuk membangun Kabupaten Tegal yang unggul juga berdaya saing,” katanya.
Sehingga, lanjutnya, selain menciptakan konten atau narasi pemberitaan yang positif, Umi juga meminta peran dari seluruh organisasi perangkat daerah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Tegal untuk berkontribusi mengisi slot tayangan yang telah disediakan, disamping meningkatkan kualitas informasi dan tampilannya yang eye catching.
“Saya berharap kemitraan ini akan terus berlanjut dan berkembang, khususnya kerjasama peningkatan kompetensi sumber daya manusia pegawai kami dalam mendukung tugasnya sebagai kontributor konten di layanan informasi publik Antara Digital Media,” ujar Umi.
Selain itu, Umi juga menyampaikan bila kehadiran videotron yang untuk pertama kalinya ada di Kabupaten Tegal ini tidak hanya sekedar media publikasi dan informasi, tetapi juga bisa menambah kesan semarak wajah Kota Slawi dengan memanjakan mata setiap pengendara atau pengguna jalan yang melintas.
Untuk itu, dirinya menitip pesan, keberadaan sarana berupa aset fisik media publikasi ini dapat dijaga dan dirawat, termasuk diamankan dari segala potensi yang dapat mengganggu fungsinya.
“Harapan saya, hadirnya videotron ini selain menghibur juga bisa menanggulangi informasi hoaks, informasi keliru tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pesan Umi.
Di tempat yang sama, Deputi VII Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Bidang Informasi, Komunikasi dan Aparatur Marsda TNI Arif Mustofa menjelaskan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta diseminasi informasi kebijakan pemerintah merupakan salah satu tugasnya di kementerian yang melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang politik, hukum dan keamanan, di mana ini menjadi salah satu program prioritas kementeriannya di tahun 2022.
Untuk itu, pihaknya terus bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta stakeholder terkait untuk memastikan program prioritas tersebut dapat terwujud. Di samping itu, pihaknya juga memastikan berbagai inisiatif dan upaya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada publik dapat berjalan aman dan lancar.
“Seperti kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Antara Digital Media ini. Di tahun 2022 ini, ditargetkan terpasang sebanyak 187 TV robot dan 20 videotron, termasuk di Kabupaten Tegal. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung implementasi dari salah satu program prioritas bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kualitas demokrasi,” jelasnya.
Arif meyakini, platform diseminasi informasi yang dimiliki Kabupaten Tegal ini dapat menjadi saluran informasi pemerintah dalam menyampaikan agenda dan kebijakan publiknya ke masyarakat, disamping sarana edukasi yang akan memberikan manfaat luas kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Tegal.
Usai peresmian videotron, berlangsung agenda dialog antara Deputi VII Kemenko Polhukam dengan jajaran Pemkab Tegal di Rumah Dinas Bupati Tegal guna membahas agenda pembangunan di sektor komunikasi dan informasi, termasuk kendala blank spot jaringan telekomunikasi dan internet di sejumlah wilayah yang menjadi salah satu penghambat laju pembangunan desa. (OI/hn)
