Menteri Keuangan Sri Mulyani/foto: istimewa

JAKARTA (ranahpesisir.com)- Sejak 2016 hingga 2018, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk dua laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, yaitu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Bahkan, Laporan Keuangan BA 015 telah mendapat delapan kali opini WTP sejak tahun 2011.

“Meskipun kita dalam posisi WTP, tidak berarti bahwa kami berpuas diri. Kami terus melakukan perbaikan dalam rangka untuk menyajikan laporan yang makin baik,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya pada Entry Meeting Pemeriksaan atas LK BUN dan LK BA 015 Tahun 2019.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, Itjen sebagai APIP Kemenkeu telah dilibatkan sejak penyusunan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan. Tentunya hal ini dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan juga telah diterapkan pada setiap prosesnya.

Menkeu berharap di dalam proses pemeriksaan laporan keuangan ini, hubungan yang baik dan profesionalisme antara auditor dan auditee dapat terus dijaga sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.(*)