MELEK DATA-Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman saat memberikan sambutan dalam acara Bangun Budaya Melek Data bertema Sinergi Literasi Statistik, Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), dan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Pemkab Tegal di Pendopo Amangkurat, Selasa (16/12/2025)/ foto: istimewa
SLAWI( ranahpesisir com)-Data menjadi fondasi utama bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Pemkab Tegal pun berkomitmen menjadikan data sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan penentu arah pembangunan daerah.
Pernyataan ini mengemuka saat berlangsung acara Bangun Budaya Melek Data bertema Sinergi Literasi Statistik, Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), dan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Pemkab Tegal di Pendopo Amangkurat, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan yang diikuti perangkat daerah, pemerintah desa, akademisi, pelaku usaha, dan unsur masyarakat ini menjadi bagian dari strategi pemda meningkatkan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan publik agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan data yang akurat dan valid merupakan pondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain, kebijakan yang berdampak positif dan nyata bagi masyarakat hanya dapat dihasilkan dari perencanaan pembangunan berbasis data yang akuntabel.
“Data adalah fondasi kita dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan, mulai dari peningkatan pendidikan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga peningkatan indeks pembangunan manusia,” ujar Ischak.
Lebih lanjut, Bupati Ischak menyoroti dinamika data sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal, khususnya terkait angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menekankan pentingnya analisis data yang komprehensif agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan keseimbangan penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan.
Ia juga menekankan peran strategis desa melalui program Desa Cantik. Sebab dengan keterbukaan dan integrasi data dari tingkat desa hingga kabupaten, perencanaan pembangunan tentunya menjadi lebih presisi, tepat sasaran, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Kepala BPS Kabupaten Tegal Bambang Wahyu Ponco Aji menjelaskan di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, data memiliki peran yang semakin strategis. Data tidak lagi sekadar sajian laporan administratif, melainkan kompas utama dalam menentukan arah pembangunan yang tepat dan berkelanjutan.
Dalam paparannya bertajuk Literasi Statistik dan Evaluasi Desa Cantik, Bambang menegaskan bahwa literasi statistik merupakan kunci dalam membangun kesadaran dan kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat untuk memahami, mengolah, dan memanfaatkan data secara benar.
“Literasi statistik bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi keterampilan hidup yang harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat agar data dapat dipahami, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan dengan benar,” tuturnya.
Melalui program Desa Cantik yang telah dilaksanakan di Kecamatan Balapulang, BPS Kabupaten Tegal terus mendorong penguatan budaya melek data hingga ke tingkat desa.
Program tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal Dessy Arifianto memaparkan materi Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tegal. Ia menyampaikan bahwa data yang terintegrasi dan berkualitas menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong investasi, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Tegal Kiswanto juga menekankan pentingnya kesadaran data bagi dunia usaha melalui materi Sadar Data Pelaku Ekonomi. Menurutnya, pelaku ekonomi perlu memahami dan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis agar mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.
Kegiatan ini sekaligus merupakan rangkaian persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sinergi antara pemerintah daerah, BPS, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan data yang valid, terpercaya, dan dapat dijadikan rujukan utama dalam pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya. (AD/hn)
