SOSIALISASI BAKOHUMAS-Di tengah derasnya arus informasi media sosial, pemerintah tidak cukup hanya hadir untuk menyampaikan kegiatan. Ketika masyarakat bertanya, mengkritik, bahkan memperbincangkan kebijakan pemerintah di ruang digital, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban cepat, tetapi komunikasi yang mampu membuat warga merasa didengar dan dipahami.Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, Rabu (30/9/2026)./foto: istimewa
BREBES(ranahpesisir.com)-Di tengah derasnya arus informasi media sosial, pemerintah tidak cukup hanya hadir untuk menyampaikan kegiatan. Ketika masyarakat bertanya, mengkritik, bahkan memperbincangkan kebijakan pemerintah di ruang digital, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban cepat, tetapi komunikasi yang mampu membuat warga merasa didengar dan dipahami.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas bagi aparatur dan pengelola komunikasi publik pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran data dan dasar regulasinya.
“Kebijakan yang benar secara data dan aturan belum tentu langsung diterima masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menggabungkan data dengan empati. Masyarakat perlu merasa bahwa keresahan mereka dipahami sebelum kita menjelaskan aturan dan kebijakan,” ujar Warsito.
Menurutnya, komunikasi publik perlu menggabungkan tiga unsur, yakni Logos, Pathos, dan Ethos. Logos berkaitan dengan data dan fakta, Pathos dengan empati, sedangkan Ethos menyangkut kredibilitas dan kepercayaan.
Ia juga mendorong pendekatan “Pathos First”, yakni memulai komunikasi dengan memahami kondisi masyarakat, kemudian menjelaskan alasan kebijakan, dampak, serta langkah mitigasinya.
“Data dan regulasi tetap penting, tetapi jangan digunakan untuk berdebat dengan masyarakat. Gunakan data untuk memperkuat penjelasan setelah kita menunjukkan bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Jangan Melawan Viral dengan Viral
Persoalan lain yang muncul dalam diskusi adalah ketika konten kreator lokal menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan konten tersebut kemudian viral, sementara informasi yang disampaikan belum melalui proses kroscek.
Warsito menekankan pentingnya koordinasi dengan OPD terkait sebelum memberikan respons.
“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau ada informasi yang keliru, kita luruskan dengan fakta dan bukti. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” jelasnya.
Media Sosial Harus Lebih Dekat dengan Warga
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, S.Hut., M.Si., menilai media sosial pemerintah saat ini tidak lagi cukup diposisikan sebagai etalase kegiatan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
“Media sosial pemerintah bukan lagi sekadar tempat memposting kegiatan. Media sosial harus menjadi ruang untuk menjelaskan, mendengarkan, merespons, dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Fajar.
Ia mendorong pengelola media sosial pemerintah mengembangkan konten melalui lima pilar, yakni Info, Impact, Edukasi, Interaksi, dan Human Government.
Konten juga perlu menampilkan sisi manusiawi pemerintah, menggunakan visual yang kuat, bahasa yang natural, serta dekat dengan persoalan masyarakat.
“Jangan hanya bertanya apakah konten kita viral. Pertanyaan yang lebih penting adalah setelah melihat konten itu, apakah masyarakat menjadi lebih tahu, lebih paham, lebih terlayani, dan lebih terlibat,” katanya.
Fajar juga menekankan pentingnya kerja tim dalam pengelolaan media sosial agar proses perencanaan, produksi, publikasi, hingga evaluasi dapat berjalan lebih terorganisir.
Komunikasi Publik Harus Berdampak
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, ST., M.Si., menyoroti perubahan karakter komunikasi masyarakat di era digital yang berlangsung sangat cepat.
Menurutnya, pemerintah menghadapi tantangan berupa kecepatan informasi, keterbatasan kapasitas SDM, serta banyaknya platform media sosial dengan karakter yang berbeda.
“Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada menyampaikan informasi. Kita harus berpikir bagaimana informasi itu memberikan dampak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Heri.
Ia menilai penguatan komunikasi publik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, pengembangan konten, hingga evaluasi.
“Kita perlu membangun sistem, termasuk SOP dan mekanisme monitoring. Ketika muncul hoaks, komentar negatif, atau isu yang berkembang cepat, pemerintah tidak boleh gagap dalam memberikan respons,” katanya.
Heri juga menekankan bahwa pengelolaan komunikasi publik bukan hanya tugas satu bagian.
“Membangun kepercayaan publik adalah kerja bersama. Humas, OPD, pimpinan, dan masyarakat harus berada dalam satu ekosistem komunikasi yang saling mendukung,” tegasnya.
Dari Posting Menjadi Percakapan
Narasumber profesional, Rama Sahid, S.Psi., MM., C.T., mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah di media sosial harus bergerak dari pola komunikasi satu arah menuju percakapan dua arah.
“Jangan berhenti pada create, post, done. Setelah kita membuat dan mengunggah konten, kita harus mendengarkan, merespons, lalu membangun koneksi dengan masyarakat,” ujar Rama.
Ia memperkenalkan prinsip 3R, yaitu Read, Respond, Redirect.
Read berarti memahami konteks percakapan sebelum memberikan jawaban. Respond berarti memberikan respons yang jelas dan manusiawi. Sedangkan Redirect berarti mengarahkan masyarakat kepada solusi atau tindak lanjut yang tepat.
Rama juga mengingatkan pentingnya prinsip 4C, yakni Clear, Concise, Courteous, dan Correct.
“Jawaban pemerintah harus jelas, ringkas, santun, dan benar. Jangan sampai karena ingin cepat merespons, kita justru memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat,” jelasnya.
Menurut Rama, perubahan komunikasi pemerintah pada akhirnya bukan sekadar tentang bagaimana membuat konten yang menarik.
“Konten yang baik memang bisa menarik perhatian, tetapi komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan,” katanya.
Keterbatasan Bukan Alasan Berhenti Berinovasi
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola media sosial di lapangan, mulai dari keterbatasan perangkat dan aplikasi, minimnya sarana prasarana, keterbatasan pegawai, hingga admin media sosial yang masih merangkap tugas lain.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari admin media sosial, tetapi juga dari organisasi dan pimpinan.
Para narasumber juga mendorong agar karakter lokal tetap menjadi bagian dari komunikasi pemerintah.
Penggunaan logat atau bahasa daerah, termasuk bahasa Ngapak, tidak harus dipandang sebagai kekurangan. Jika digunakan secara tepat, karakter lokal justru dapat membuat komunikasi pemerintah terasa lebih dekat dan natural bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kegiatan Bakohumas tersebut menegaskan bahwa komunikasi pemerintah di era digital bukan tentang siapa yang paling cepat menjawab atau siapa yang paling banyak mendapatkan tayangan.
Komunikasi publik adalah tentang bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan informasi, mau mendengarkan ketika masyarakat menyampaikan keresahan, dan memberikan jawaban yang jelas ketika masyarakat membutuhkan kepastian.
Sebab, konten yang baik menarik perhatian, tetapi komunikasi yang baik membangun kepercayaan. (*)
